Mimika Bersinergi Mewujudkan 1 Data untuk Indonesia

Kepala Dinas Slamet Sutejo didampingi narasumber lainnya memaparkan 10 inovasi yang sudah dibuat Dukcapil Mimika

MIMIKA, BM

Satu masalah yang selama ini terus mendapatkan perhatian lebih untuk dilakukan pembenahan oleh Pemda Mimika adalah pemutakhiran data.

Masalah ini telah menjadi konsen utama Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Mimika selama 2 tahu terakhir.

Pasalnya, ada perbedaan dan kurang singkronnya data adminduk antara beberapa dinas terkait dengan kantor lainnya di Mimika. Padahal data merupakan rujukan utama pemerintah dalam mengambil dan menentukan kebijakan.

Guna memperbaiki hal ini, bertempat di Hotel Moza, Dukcapil Mimika melakukan Seminar Mimika Bersinergi Mewujudkan 1 Data Dari Mimika Untuk Indonesia di Mozza, Rabu (28/7) yang diikuti oleh perwakilan OPD dan kepala distrik se-Mimika.

Kegiatan ini menghadirkan beberapa narasumber yakni Kadisdukcapil Slamet Sutejo, Kepala BPS Trisno L Tamanampo, Kadis Sosial Petrus Yumte, Komisioer KPU Elisabet Rahawarin dan perwakilan akademisi Andre Rumbouw.

Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Mimika Yulianus Sasarari mengatakan data merupakan hal penting dalam sebuah pemerintahan. Jika ada perbedaan data apalagi signifikan maka akan sangat berdampak pada penyelengaraan program pemerintah.

Sasarari kemudian mencontohkan bagaimana betapa besarnya pengaruh data pada musim pandemi ini.

"Ketika corona melanda Mimika pada tahun lalu, penyerahan bantuan lewat kementerian sosial banyak menimbulkan masalah di lapangan. Semua ini terjadi karena tidak koneknya data kependudukan. Belajar dari masalah ini maka kita harus punya data yang akurat agar menjadi patokan kita semua," ungkapnya.

Sasarari juga menyampaikan apresiasi kepada Dukpencapil Mimika karena telah menghadirkan berbagai inovasi untuk menata adminduk daerah.

"Terimakasih atas inovasi dalam pelayanan yang selama ini diberikan dukcapil. Inovasi yang kalian hadirkan semakin mendekatkan pelayanan kepada masyarakat," ujarnya.

Sasarari berharap hasil akhir dari seminar ini dapat menyatukan perbedan-perbedaan yang ada sehingga menyatu dalam satu sistem berbasis data.

Kadisdukcapil Slamet Suteto mengatakan bahwa  terkadang data menjadi sesuatu yang alergi untuk dibicarakan.

"Bicara data itu kadang seperti barang yang alergi dan selalu berbeda padahal harus sinergi jadi satu sumber karena jika data benar maka kebijakan yang diambil pemerintah juga benar," ungkapnya.

Sutejo menjelaskan di era digitalisasi ini, akses data sangat dibutuhkan semua orang dalam berbagai kepengurusan administrasi.

"Di era IT saat ini, semua hal membutuhkan akses data. Dan data ini free diakses oleh siapa saja terutama instansi dan lembaga lain selain pemerintah termasuk dunia usaha," ungkapnya.

Dijelaskan, secara nasional data dukcapil saat ini telah digunakan berbagai instansi untuk melakukan verifikasi dan validasi. Seperti BPJS Ketenagakerjaan, BPJS kesehatan, perbankan, Polri, KPK, BPK serta lembaga swasta lainnya.

"Contoh saja polisi mau menerbitkan SIM maka akses di lantas akan terkonek dengan data centre dukcapil pusat. Kalau tidak sesuai data NIKnya maka akan disuruh ke dukcapil daerah. Selisi saja sedikit maka tidak dapat diproses," ungkapnya.

Sutejo mengatakan, rohnya Dukcapil adalah inovasi dan peningkatan kualitas pelayanan sehingga selama 2 tahun terakhir, Dukcapil Mimika terus berimigrasi untuk memenuhi espkatasi dari masyarakat khususnya dalam pelayanan publik.

Guna mendukung hal tersbebut, Dukcapil Mimika telah melahirkan 10 program inovasi yang mendekatkan pelayanan kepada masyarakat yakni Jempol adminduk, Goes to School, Paduka Sip, Lala Pu Kaka, Jok Married, ADM, Orlando, Paten Dukcapil, Dukcapil Siaga dan Si Lincah Dukcapil.

"Kita hadirkan 10 inovasi ini agar bagaimana pelayanan itu semakin dekat dan mudah diakses oleh masyarakat. Ini kemudahan yang kita berikan kepada masyarakat dan berharap masyarakat mengaksesnya," ujarnya.

Sementara itu, Kepala BPS Trisno L Tamanampo mengakan perbedaan data antara BPS dan Dukcapil terletak pada konsep yang digunakan. BPS melakukannya de facto sementara Dukcapil secara de jure.

"Walau berbeda namun kita semua harus menghilangkan segala ego yang ada. Semua harus disamakan karena bicara data harus disesuaikan dengan ukuran dan kalsifikasi yang ada," ujarnya.

Pada momen ini, dilakukan pula penyerahan 283 Kartu Keluarga, 283 KIA, 427 Akte Kelahiran dan 103 KTP kepada kepala Distrik Mimika Barat dan Mimika Tengah karena sebelumnya pegawai dukcapil telah melalukan proses adminduk di dua wilayah tersebut. (Red)

Top