Netralisir Berbagai Persoalan di Papua, Sekda Provinsi Minta Desk Papua Diaktifkan

Sekda Provins Papua, Dance Yulian Flassy saat memberikan keterangan pers di Rimba Papua Hotel

MIMIKA, BM

Untuk menetralisir berbagai persoalan di Papua, Pemerintah Provinsi Papua meminta agar Desk Papua yang ada di Kementerian dalam hal ini Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan diaktifkan kembali.

Hal ini dilakukan guna dapat melakukan deteksi dini terkait isu maupun informasi yang miring terhadap keutuhan negara.

"Itu desk Papua yang ada di Polhukam perlu dihidupkan kembali,”ungkap Sekretaris Daerah Provinsi Papua, Dance Yulian Flassy.

Flassy menyampaikan hal ini kepada wartawan usai menghadiri rapat tertutup yang dipimpin Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jendral Polisi Listyo Sigit Prabowo di Rimba Papua Hotel, Jumat (7/5).

Menurutnya, dalam pertemuan internal tersebut yang dibahas soal penanganan terkait peristiwa yang terjadi di Kabupaten Puncak.

"Ini sudah ditangani oleh negara dan rencana dalam beberapa waktu ke depan bisa selesai. Sudah menjadi tugas negara untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di Papua dengan tujuan agar keutuhan negara dapat tetap terjaga,"ungkap Dance.

Ia juga berharap seluruh lapisan masyarakat dan forkopimda selalu membangun komunikasi
dan terus membangun sinergitas dalam menjaga keutuhan NKRI.

"Karena kondisi Papua begitu luas, jadi perlu kita jaga masyarakat kita yang ada ini,” harap Dance.

Dalam kesempatan tersebut, Sekda Provinsi Papua juga menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Papua sudah menyelesaikan beberapa agenda yang sempat memunculkan keresahan di masyarakat.

"Semua agenda yang menjadi tugas kami itu sudah selesai, seperti pelantikan kepala daerah dan menyelesaikan kekosongan kursi maupun pergantian antar waktu di DPR Papua maupun MPR Papua. Juga kursi Otsus yang 14 kursi itu,"ujarnya.

Sementara itu Kepala Kantor Komnas HAM perwakilan Papua, Frits Ramandey mengatakan dalam pertemuan internal dengan Kapolri dan Panglima TNI, pihaknya telah memberi catatan dalam perspektif hak asasi manusia. Salah satunya adalah masalah Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang kini disahkan sebagai teroris.

"Organisasi KKB, sebelumnya disebut TPN-OPM itu sudah ada sejak lama dan baru dilabeli teroris. Kami meminta perlu dipertimbangkan prinsip penegakan hukum serta menghormati pula prinsip HAM sehingga operasi nanti tidak menimbulkan problem HAM yang baru dalam masyarakat. Kami juga minta panglima dan kapolri menata pola komunikasi diantara satuan yang ditugaskan pasca penetapan KKB sebagai kelompok teroris,” katanya.

Ia juga meminta agar bukan hanya operasi penegakan hukum yang diutamakan bamun perlu juga operasi penegakan kemanusiaan.

"Komnas HAM punya mandat dalam UU itu, kami punya satu fungsi yaitu fungsi mediasi dan kami sudah berkomunikasi dengan sejumlah kelompok ini, tentu pandangan mereka bermacam-macam.
Sekali lagi kami meminta mengedepankan pendekatan penegakan hukum bukan pendekatan operasi, karena itu jauh lebih penting dan tindakan-tindakan itu terukur,"ungkap Frits.

Dirinya juga menyampaikan terimakasih kepada Kapolri dan Panglima TNI yang sudah menyanggupi dua hal yang menjadi catatan. Pertama, mengenai penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia dan kedua menata pola komunikasi satuan-satuan yang ada baik dari tingkatan Kogabwilhan, Kodam dan Polda,sehingga tidak menimbulkan kegaduhan dalam setiap operasi.

“Kami juga meminta agar satuan yang dikirim ke Papua tidak dikirim langsung ke daerah operasi. Tapi harus ditransitkan dulu misalnya di Timika kemudian diberikan pembekalan berupa kultur atau pola kebudayaan yang ada di Papua. Supaya kalau mereka lihat orang pegang panah atau pegang parang, tidak dilihat langsung sebagai ancaman,” ujarnya. (Ignas)

Top