Aparatur Kampung di Mimika Diharapkan Semakin Profesional Dalam Mengelola Keuangan Desa

 

Foto bersama narasumber dengan peserta sosialisasi

MIMIKA, BM

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Kabupaten Mimika telah sukses menyelenggarakan Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pelatihan Sistem Keuangan Desa Tahun 2021.

Pelatihan yang digelar sejak Senin (26/4) hingga Sabtu (1/5) menghadirkan narasumber dari BPKP dan P3MD Provinsi Papua dan diikuti oleh perwakilan 133 kampung di Mimika yang terdiri atas kepala kampung, sekretaris, bendahara dan operator.

Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Siskeudes ini dilakukan DPMK Mimika karena semakin banyaknya anggaran yang dikeola oleh pemerintahan kampung.

Sosialisasi bertujuan agar meningkatkan kemampuan aparatur kampung dalam mengelola keuangan desa dan terhindar dari pemasalahan hukum akibat ketidaktahuan dalam pengelolaannya.

Pasalnya, di tahun 2021 ini 133 kampung di Kabupaten Mimika, selain mengelola Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN dan Alokasi Dana Desa (ADD) dari APBD, mereka juga mengelola Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.

Sambutan Bupati Mimika Eltinus Omaleng yang dibacakan Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Andi Ramli Teru berharap agar aparatur kampung di Mimika dapat mengimplementasikan pengetahuan yang mereka dapatkan dalam sosialisasi ini sehingga mampu mengeloa keuangan desa secara baik dan benar.

"Saya berharap dengan pelatihan ini kalian semakin baik dalam mengelola keuangan desa dengan menggunakan aplikasi siskeudes secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik dan benar," harapnya.

Bupati mengingatkan para aparatur kampung bahwa di beberapa daerah lain di Indonesia, banyak aparat kampung terjerat masalah hukum karena mengelola dana desa secara sembarangan dan tidak sesuai peruntukannya.

"Saya ingin agar apa yang terjadi di luar sana tidak terjadi di Mimika. Karena ketidaktahuan dan salah mengelola, banyak yang sudah terjerat hukum. Ilmu yang didapatkan harus diterapkan di kampung masing-masing," harapnya.

Bupati Omaleng juga mengingatkan bahwa dana untuk desa baik melalui APBN maupun APBD, diperuntukan untuk kesejahteraan masyarakat dan perkembangan kampung. Ia berharap 133 kampung dapat mengelolanya dengan benar.

"Jangan disalagunakan jika tidak ingin timbul masalah dikemudian hari. Saya percaya kalian semua sudah bisa menerapkan siskeudes secara profesional dan dapat mengelolanya sesuai dengan regulasi yang telah mengaturnya," ungkapnya.

Fasilitator BPKP Provinsi Papua, Harry Wijayanto mengatakan selama sosialisasi ini BPKP mengajarkan mulai dari bagaimana membackup data base, mengimput perencanaan hingga pelaporan.

"Tujuannnya untuk teman-teman kampung sendiri agar mereka lebih mengerti tentang siskeudes ini seperti apa. Dengan kegiatan ini kami harapkan ada peningkatan kapabilitas mereka, khususnya operator semakin meningkat dan dapat mengimput siskeudes di kampung masing-masing karena siskeudes ini merupakan suatu tools untuk mengelola dana desa," jelasnya.

Ia juga menjelaskan bahwa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), ada peruntukan untuk pembiayaan peningkatan kapasitas dan kapabilitas perangkat kampung, salah satunya melalui kegiatan sosialisasi ini.

"Kalau dananya diambil dari kampung-kampung dan selama itu merupakan kesepakatan bersama antara DPMK dengan pemerintah kampung maka tidak menjadi masalah karena memang sudah ada dalam situ untuk peningkatan kapabilitas. Tidak ada masalah karena dananya juga buat penginapan, makan minum teman-teman dan sebagainya untuk kegiatan ini," ungkapnya.

Dikatakan Harry Wijayanto, P3MD pada giat ini mensosialisasikan pengeloaan keuangan sementara siskeudes oleh BPKP yang kemudian dibagi dalam tiga gelombang.

Gelombang pertama diikuti 45 kampung, helombang II 45 dan gelombang III 43 kampung.
Harry juga memuji antusiasme para aparatur kampung dalam kegiatan ini.

"Ketika tim kami dari BPKP mengajarkan dan mereka ketinggalan, mereka meminta kami untuk mengulanginya. Dari sini kita bisa lihat bahwa mereka memiliki niat untuk mau belajar siskeudes itu seperti apa," ujarnya.

Iapun berharap dengan meningkatnya pengetahuan para aparatur kampung di Mimika, terutama operator maka sekembalinya ke kampung masing-masing mereka dapat mentransfernya dalam pekerjaan.

"Ada operator yang baru dan sama sekali tidak tahu apa itu siskeudes. Setelah ikut pelatihan ini mereka akhirnya jadi tahu apa itu siskeudes dan bagaimana mengoperasikannya. Kami harap sampai kampung secara berkesinambungan mengoperasikan siskeudes. Jangan hanya mau buat APBK terus selesai atau buat SPJ baru dirapel, itu tidak baik. Nanti keburu ilmunya lupa," tutupnya.

Selain Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pelatihan Sistem Keuangan Desa, di tahun 2021 DPMK Mimika juga akan menggelar dua sosialisasi lainnya guna semakin meningkatkan pengetahuan dan kapabilitas para aparatur kampung dalam menunjang pekerjaan mereka.

Sosialisasi pada triwulan kedua yang akan dilakukan nanti adalah sosialisasi terkait BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

Sosialisasi BPJS Kesehatan berhubungan dengan adanya pemotongan gaji para aparatur yang mana pada 2020 kemarin pemotongan hanya 1 persen sementara mulai 2021 pemotongan dilakukan sebesar 5 persen dari gaji.

Hal ini harus dilakuan agar jangan sampai ada indikasi bahwa pemotongan 5 persen tersebut dilakukan secara sepihak oleh DPMK namun sebenarnya oleh BPJS Kesehatan sesuai dengan regulasinya.

Begitupun dengan sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan. Sosialisasi ini juga bertujuan guna menjelaskan kepada aparatur kampung bahwa pemotongan selama ini secara langsung oleh bank melalui rekening BPJS dan bukan melalui DPMK.

Sosialisasi ini juga bertujuan untuk menjelaskan manfaat dan program BPJS Ketenagakerjaan, seperti Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Pensiun serta bagaimana cara dan prosedural melakukan klaim BPJS.

Sementara untuk triwulan ketiga, DPMK akan melakukan Sosialisasi tentang Perhitungan Pajak dan Pengawas Inspektorat terhadapa LPJ DD maupun ADD dan Dana Bagi Hasil.

Hal ini dilakukan agar para aparatur kampung dapat memahami bahwa ada perbedaan dalam penghitungan pajak antara kantor pajak dan inspektorat Mimika sehingga dalam membuat laporan tidak terjadi kesalahan dan kekeliuran, tidak adanya temuan pajak dan untuk menjaga adanya temuan keterlamabatan dalam membayar pajak. (Ronald)

Top