Pemda Mimika Tetapkan 5 Prioritas Pembangunan dan 7 Arah Kebijakan Daerah di 2022

Foto bersama bupati dan wakil bupati serta sekda bersama pimpinan OPD Pemda Mimika

MIMIKA, BM

Pemerintah Daerah (Pemda) Mimika Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) terkait RKPD Kabupaten Mimika tahun anggaran 2022 di Hotel Horison Diana, Jumat (9/4).

Musyawarah tersebut dibuka secara resmi oleh Bupati Mimika, Eltinus Omaleng dan dihadiri Wakil Bupati Mimika Johanes Rettob, Ketua DPRD Mimika Robby Omaleng, anggota DPRD, Pimpinan OPD dan Forkopimda.

Bupati Eltinus Omaleng dalam sambutannya mengatakan, pelaksanaan Musrembang tahun 2021 dimaksudkan guna menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2022.

Rencana tersebut memuat program dan kegiatan prioritas tahunan pemerintah Kabupaten Mimika dengan tetap mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Kegitan ini juga untuk melakukan sinkronisasi terhadap prioritas pembangunan nasional dan pemerintah Provinsi Papua, visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Mimika serta sasaran strategis arah kebijakan program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah ditargetkan mulai capaian kinerja selama 5 tahun kedepan 

"Dalam prioritas perencanaan di tahun 2022 pelaksanaan musrembang terkait penyusunan dokumen RKPD 2022 terhadap perubahan yang mendasar yaitu dengan adanya istilah satu data satu sistim,"tutur Omaleng. 

Dijelaskan, terkait sinegritas dan intergritas perencanaan penganggaran pembangunan satu data harus disesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 tahun 2019 dan Permendagri Nomor 70 tahun 2019 tentang SIPD atau sistim informasi pembangunan daerah.

"Mengingat keterbatasan pendanaan APBD akibat dari belum pulihnya ekonomi akibat adanya pandemi covid-19 yang mengakibatkan dampak di berbagai sektor tidak diakomodirnya semua usulan program dan kegiatan prioritas maka perlu dilakukan sinegritas sehingga program dan kegiatan yang tidak dapat dibiayai dari APBD dapat dibiayai dari APBD provinsi dan APBN,"jelasnya. 

Bupati Omaleng berharap kepada seluruh OPD beserta jajarannya untuk benar-benar mengikuti proses musrembang ini sampai selesai sehingga dapat menerbitkan usulan dari kampung dan distrik dengan Renja OPD 2022 dengan tetap mengacu pada asumsi pendapatan dan pagu indikatif tahun sebelumnya.

Selain itu diharapkan juga tetap memperhatikan kebutuhan yang sifatnya mendesak dengan tetap memperhatikan tema pembangunan tahun 2022 yaitu "Mendorong Pemulihan Ekokomi Daerah Demi Kesejahteraan Masyarakat Untuk Pembangunan Berkesinambungan".

Melalui pelaksanaan musrembang tahun 2021 ini juga diharapkan menjadi media interaktif bagi segenap pelaku pembangunan untuk menyusun dan menetapkan usulan program dan kegiatan prioritas serta rekomendasi kebijakan guna mendukung implementasi program kegiatan pada tahun anggaran 2022.

Kepala Bappeda Mimika, Yohana Paliling dalam laporannya mengatakan, tujuan penyelenggaraan musrenbang RKPD Kabupaten Mimika tahun 2022 adalah untuk menyepakati 5 aspek pembangunan daerah.

Pertama, menyepakati prioritas pembangunan daerah. Kedua, menyepakati arah kebijakan pembangunan daerah. Ketiga, menyepakati program kegiatan pagu indikatif, indikator dan target kinerja serta lokasi.

Keempat, melakukan penyelarasan program dan kegiatan pembangunan daerah dengan sasaran prioritas pembangunan nasional dan provinsi Papua. Kelima, menyepakati usulan program dan kegiatan yang akan diusulkan dalam musrenbang provinsi provinsi dan nasional.

Pailing juga menyebutkan 5 hal yang menjadi prioritas pembangunan di tahun 2022 yakni, pertama, adalah pemulihan ekonomi dengan menumbuhkan sentra-sentra ekonomi pariwisata dan pemberdayaan ekonomi lokal masyarakat.

Kedua, peningkatan sumber daya manusia (SDM) masyarakat Mimika yang berdaya saing. Ketiga, penciptaan kelembagaan birokrasi yang efektif dalam pencapaian prioritas pembangunan.

Keempat, upaya penerapan smart city. Dan kelima adalah, pembangunan infrastruktur yang mendukung pemerataan sarana dan prasarana dasar dan penciptaan trantip.

Sementara arah kebijakan pembangunan di Tahun 2022 terdiri atas 5 faktor. Pertama, peningkatan daya saing ekonomi berbasis sektor unggulan daya beli masyarakat dan kesempatan kerja. 

Kedua, meningkatkan pengetahuan teknologi informasi dan komunikasi masyarakat. Ketiga, pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan serta pengarusutamaan gender dalam pembangunan.

Keempat, peningkatan akuntabilitas kinerja reformasi birokrasi dan penggunaan teknologi dalam pemerintah demi tercapainya kepuasan masyarakat. 

Kelima, meningkatnya profesionalisme pegawai peningkatan kapasitas SDM Aparatur. Keenam, mengembangkan kepastian penggunaan ruang dan sumberdaya dalam berinvestasi serta pengembangan industri industri yang berbasis pada pengelolaan sumber daya alam yang ada dan ketujuh, adalah meningkatkan keamanan dan ketertiban lingkungan. (Shanty

 


 

Top