Bapenda Mimika Tiadakan Pekan Panutan 2021

Hendik Setitit, Kepala Bidang PBB-P2 Bapenda Mimika

MIMIKA, BM

Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, tahun ini Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Mimika tidak melaksanakan kegiatan Pekan Panutan guna menggenjot penerimaan Pajak Bumi, Bangunan, Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun 2021.

Sebelumnya, Bapenda Mimika melaksanakan kegiatan Pekan Panutan dengan menyediakan berbagai hadiah menarik, namun kali ini tidak dapat dilaksanakan. 

"Tahun ini kami tiadakan kegiatan pekan panutan karena tahun ini masih dalam pandemi covid dan juga karena ada kegiatan Pesparawi dan PON yang akan dilaksanakan di Mimika,"tutur Kepala Bidang PBB-P2 Bapenda Mimika, Hendrik Setitit saat diwawancarai di ruang kerjanya, Kamis (8/4).

Hendrik mengatakan, demi suksesnya dua kegiatan ini, banyak anggaran di dinas, badan dan kantor dipangkas. 

"Anggaran kami juga tahun ini dipangkas untuk 2 kegiatan besar yakni PON dan Pesparawi. Pekan panutan ini tidak dilaksanakan setiap tahun tapi 2 tahun sekali. Jadi, tidak masalah jika tidak dilaksanakan tahun ini karena tetap kita akan kejar penerimaan hingga capai target,"jelas Hendrik. 

Menurutnya, kalau tetap dipaksakan untuk mengadakan kegiatan pekan panutan tiap tahun maka bisa terjadi devisit anggaran. Ia mencontohkan jika anggarannya Rp 2 miliar sementara yang dibayarkan hanya Rp. 600 juta maka sudah pasti devisit.

"Jadi tahun depan baru kita laksanakan pekan panutan. Ini kita serahkan SPPT dulu ke Bank Papua baru masyarakat bisa bayar PBB-P2 tahun 2021 setelah itu baru kita serahkan ke distrik kemudian distrik serahkan ke lurah-lurah untuk dibagikan lagi ke masyarakat,"ujarnya. 
 
Hendrik juga menjelaskan bahwa untuk saat ini pembayaran PBB-P2 tahun 2021 belum dapat dilakkan karena belum diserahkan ke Bank Papua. Yang bisa dilakukan pembayaran hanya PBB-P2 tahun 2020. 

"Untuk PBB-P2 tahun ini berbeda karena distrik yang kelola, kalau tahun sebelumnya Bapenda.  Sekarang Bapenda penetapan, cetak SPPT lalu serahkan ke distrik tetapi kalau yang besar-besar masih Bapenda yang pegang," jelasnya.

"Kenapa distrik yang kelola karena yang lebih tahu masyarakat adalah distrik, kelurahan dan RT.  Jadi suka atau tidak suka kita harus serahkan ke distrik dan teknisnya nanti distrik yang mengaturnya,"imbuhnya. (Shanty

 

 

Top