Disnaker Paparkan Jumlah Perusahan dan Pekerja Serta Pencaker di Mimika

Jalannya kegiatan Pelatihan Hukum Ketenagakerjaan

MIMIKA, BM

Berdasarkan Data Tahun 2000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Mimika, saat ini ada 200 perusahan yang beroperasi di Mimika dengan total jumlah tenaga kerja sebanyak 30.464 orang.

Disnakertrans juga mencatat di Mimika ada 4 organisasi pekerja buruh. Selama tahun 2020 pula terjadi 52 kasus perselisihan industrial dan ada 6.635 pencari kerja (pencaker).

Selain itu, jumlah Tenaga Kerja Asing (TKA) di Mimika ada 208 orang sementara jumlah penerimaan retribusi Tenaga Kerja Tahun 2020 Disnakertrans Mimika sebesar Rp 3,8 miliar.

Hal ini disampaikan Kadis Disnakertrans Mimika Paulus Yanengga pada kegiatan Pelatihan Hukum Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial di Hotel Horison Diana, Senin (8/3).

Kegiatan ini diikuti 74 peserta dari perusahan (57) dan serikat pekerja ini (11) dilangsungkan selama 3 hari hingga Rabu (9/3).

Giat ini dibuka Bupati Mimika Eltinus Omaleng bersama Pjs. Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Tenaga Kerja, Tri Retno Isnaningsih.

Selain para karyawan, pembukaan kegiatan ini juga dihadiri Sekretaris Daerah Michael R Gomar, Staf Ahli dan Staf khusus serta pimpinan OPD.

Tri Retno Isnaningsih mengatakan di Mimika perlu adanya hubungan industrial yang baik antara pengusaha, para pekerja dan pemerintah.

Selain tingginya kasus perselisihan industrial, menurut Tri Retno, Mimika masih kurang dalam melaksanakan pelatihan kepada tenaga kerja.

Pelatihan terhadap tenaga kerja harus dilakukan untuk mempersiapkan para pekerja menuju pasar atau dunia.

Pelatihan dilakukan juga untuk meningkatkan SDM dan kompotensi para pekerja agar mereka dapat bersaing dalam dunia kerja dan dapat mengembangkan kompotensi yang dimiliki.

"Ini tidak mudah dilaksanakan namun bisa untuk ditekankan dan diminimalkan sehingga dapat mencapai standar kompotensi yang diharapkan setiap masuk dunia kerja," ujarnya.

Ia bahkan meminta PTFI untuk mulai menyusun kompotensi dan pelatihan apa yang harus dilakukan sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI).

"Ini dilakukan sehingga banyak putera daerah (Papua-red) bisa masuk bekerja di perusahan. Jika dalam penerimaan tenaga kerja, kompotensinya sama maka dahulukan putera daerah. Kalau kompotensinya tidak sama tidak masalah dari tempat lain karena hukumnya memang seperti ini," ungkapnya.

Ia juga meminta pemerintah daerah agar menekan serta mengingatkan hal ini kepada perusahan yang ada di Mimika agar lebih mengutamakan putera daerah ketika sebuah perusahan membuka lowongan kerja.

"Tolong sampaikan ini ke pimpinan perusahan supaya ketika ada lowongan kerja, utamakan putera daerah," tegasnya.

Ia juga meminta agar Mimika menjadi salah daerah terbaik dalam pelaksanaan regulasi tenaga kerja.

Selain itu Pemda Mimika juga diminta aktif melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian Tenaga Kerja karena banyak program yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan daerah.

"Kami bersyukur karena selama pandemi ini, dunia usaha di Mimika tidak banyak yang melakukan PHK. Kementerian mencatat, selama pandemi ada sekitar 3 juta pekerja by name by adress yang di PHK dan 6 juta pekerja yang dirumahkan termasuk yang jam kerjanya di kurangi," ungkapnya.

Sementara itu Bupati Mimika Eltinus Omaleng, mengatakan dalam hubungan industrial, peran perusahan dan organisasi perusahan adalah menciptakan kemitraan, membangun usaha dan memperluas lapangan kerja sementara peran pemerintah adalah menetapkan kebijakan dan memberikan pelayanan, pengwasan dan penindakan.

"Hibungan industrial yang aman, serasi dan harmonis dapat meningkatkan produksi dan kesejahteraan bagi perusahan maupun pekerjanya. Selain itu perusahan dapat tumbuh dan berkembang semakin lebih baik," ujarnya.

Ia berharap dengan adanya pelatihan ini tercipta hubungan kerja yang dinamis, harmonis dan berkeadilan serta menciptakan iklim kerja yang kondusif di tiap perusahan. (Ronald)

Top