Babak Baru Kisah DPRD Mimika, PTTUN Makasar Tolak Gugatan Gubernur Papua

Sejumlah anggota DPRD Mimika Periode 2014-2019 usai melakukan konferensi pers

MIMIKA, BM

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Makassar menolak upaya banding Gubernur Provinsi Papua terkait masa jabatan keanggotaan DPRD Mimika Periode 2014-2019.

Dalam putusannya disebutkan, PTTUN Makasar mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian.

PTTUN Menyatakan batal Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor: 155/266/Tahun 2019 tanggal 24 September 2019 Tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika Periode 2019-2024.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor: 155/266/Tahun 2019 tanggal 24 September 2019 tentang Peresmian Keanggotaan DPRD Mimika Periode 2019-2024.

Mewajibkan tergugat untuk merehabilitasi para penggugat dalam status, kedudukan, harkat dan martabatnya semula sebagai Anggota DPRD Kabupaten Mimika;

Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya; menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.006.000.

Pernyataan dibacakan oleh puluhan anggota DPRD Mimika Periode 2014-2019 saat memberikan keterangan pers di lobi kantor DPRD Mimika, Kamis (18/2).

Salah satu anggota DPRD Mimika Periode 2014-2019 Hadi Wiyono mengatakan PT TUN Makassar menolak eksepsi tergugat dalam hal ini Gubernur Papua, melalui putusan 193/B/2020/ PTTUN/MKS tanggal 7 Januari 2021.

Sementara itu Yohanis Kibak mengatakan dengan keluarnya Putusan PTTUN Makassar maka terhitung 3 Februari hingga 16 Februari 2021 atau 14 hari kalender kerja, jika tidak ada upaya banding dari tergugat dalam hal ini Gubernur Papua, maka putusan PTTUN Makasar dinyatakan incrah atau memiliki kekuatan hukum tetap.

"Putusan PTTUN Makassar sudah Incrah sehingga status keanggotaan DPRD Mimika periode 2019-2024 tidak lagi ada. Saat ini kita tinggal menunggu eksekusi dari Gubernur Papua Lukas Enembe. Karena itu kami mendesak Gubernur Papua untuk segera membatalkan SK Baru terhadap status keanggotaan DPRD Mimika saat ini," tegas Kibak.

Sementara itu, Sekretaris DPRD Ananias Faot ketika dikonfirmasi wartawan mengatakan pihaknya belum mengetahui adanya putusan tersebut.

Pihaknya juga belum menerima surat tembusan dari Gubernur Papua atau adanya petunjuk bupati terkait putusan yang disampaikan.

"Sampai saat ini kami belum menerima petunjuk atau surat dari gubernur terkait tindak lanjut dari keputusan PTTUN Makassar. Kami disini hanya mengurus administrasi. Kalau soal hukum bukan rana kami. Kami hanya menjalankan tugas administrasi dalam rangka mendukung tugas tugas anggota dewan," kata Ananias.

Ia mengakui ditemui sejumlah perwakilan anggota DPRD Mimika Periode 2014-2019 untuk menyampaikan keterangan pers terkait putusan terbaru dari PTTUN Makassar.

"Tadi mereka datang temui saya diruangan dan meminta izin untuk menggelar jumpa pers dengan wartawan," ujarnya.

Sejumlah anggota DPRD Mimika yang hadir dalam keterangan pers diantaranya, Hadi Wiyono, Yohanis Kibak, Atimus Komangal, H. Asri Anjang, Sony Kaparang, Markus Timang, Anthonius Kemong, Theo Deikme, Thadeus Kwalik, Yoel Yolemal, Yohanis Wantik, Yonas Magal, Julius Kum dan Eliezer Ohee dan Yelinus Mom. (Rafael)

Top