Masih Pandemi, Bapenda Mimika Upayakan Kembali Bantu Ringankan Dunia Usaha

Dwi Cholifah, Kepala Bapenda Mimika

MIMIKA, BM

Pada 2020 lalu, Pemerintah Daerah Mimika telah menunjukan kepedulian mereka terhadap situasi yang dialami dunia usaha akibat pandemi Covid-19.

Pemda Mimika pada saat itu mengeluarkan dua kebijakan yang dituangkan dalam bentuk peraturan bupati (perbub) dan surat keputusan bupati.

Dua kebijakan ini memang tidak sepenuhnya mampu menyelamatkan dunia usaha namun diakui cukup meringankan beban yang dialami oleh para pelaku usaha.

Tahun lalu, Bupati Mimika Eltinus Omaleng mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pengurangan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan sebesar 50 persen untuk masa pajak bulan April dan Mei.

Selain itu, ia juga menerbitkan Surat Keputusan Bupati Nomor 211 Tahun 2020 tentang Perpanjangan Tanggal Jauh tempo Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Tanggal jatuh tempo PBB-P2 adalah 31 Agustus. Jika pembayaran pajak dilakukan di atas tanggal ini maka dikenakan denda. Namun dengan adanya sk ini, masyarakat masih diberikan waktu untuk membayar hingga batas waktu 31 Oktober 2020.

Dwi saat itu kepada BM menjelaskan, relaksasi pajak daerah ada tiga tahapan yakni pengunduran jatuh tempoh, penotongan dan pembebasan pajak.

"Kita sudah lakukan dua, yang tidak kita lakukan adalah pembebasan pajak. Ini merupakan relaksasi pajak daerah kedua yang diberikan oleh pemda setelah sebelumnya kita lakukan pemotongan 50 persen bagi pajak hotel, restoran dan pajak hiburan selama 2 bulan," jelasnya waktu itu.

Di 2021 ini, Pemda Mimika masih akan berupaya untuk kembali menerbitkan kebijakan daerah yang meringankan para pelaku usaha.

Menurut Dwi Cholifah, Kepala Bapenda Mimika, pihaknya tengah berupaya mengkajinya dan akan melaporkannya ke pimpinan daerah.

"Ada rencana untuk berikan keringanan dan akan kami diskusikan dengan bupati untuk perbubnya. Keringanan tidak seperti tahun kemarin yang mana 2 bulan kita potong 50 persen pajak restoran dan hiburan. Tahun ini kita masih melihat peluang self assesment seperti PBB dan pajak reklame. Kami juga ikuti bapenda se-Indonesia yang sedang mengkaji keringanan lebih kepada UMKM," jelasnya. (Ronald)

Top