Bulan Ini, Pemda Mimika Terima 500 Miliar Dari Pusat

Kepala Bappenda Mimika, Dwi Cholifah

MIMIKA, BM

Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan telah mengiyakan pada bulan ini akan membayar dana kurang bayar kepada Pemda Mimika sebesar Rp500-an miliar.

Dana kurang bayar ini bersumber dari dana bagi hasil pertambangan dan Pajak Penghasilan (PPh) yang sejak 2019 dan tahun sebelumnya belum dibayarkan pusat.

Informasi tentang pembayaran dana kurang bayar ini sudah dikonfirmasi oleh pemerintah daerah dan akan dicairkan pada pertengahan atau akhir Februari 2021.

Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika Dwi Cholifah kepada BeritaMimika mengatakan total dana kurang bayar yang belum dibayarkan sejak tahun 2019 dan tahun-tahun sebelumnya mencapai Rp767 miliar.

"Kita sudah anggarkan di 2021 ada penambahan disitu. Ini merupakan dana hutang pusat ke kita. Tahun 2020 kemarin seharusnya dibayarkan tapi karena pandemi sehingga yang baru direalisasi Rp230 miliar. Tahun ini kita dapat 500-an miliar yang merupakan sisa yang belum terbayarkan," ungkapnya.

Sesuai aturan, Mimika sebagai daerah penghasil mendapatkan alokasi dana bagi hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pertambangan sebesar Rp64,8 persen, dan royalti pertambangan sebesar 32 persen.

UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (Minerba), sebagai daerah penghasil Kabupaten Mimika akan mendapatkan 2,5 persen dari keuntungan bersih PT Freeport Indonesia.

Nilai yang akan dibayarkan ke Pemkab Mimika dari keuntungan bersih PT Freeport Indonesia pada tahun 2021 sekitar Rp250 miliar hingga Rp270 miliar.

"Pada November bulan ini kita juga akan menerima bagi hasil pajak tahun 2020. Pembayaran dilakukan November tahun ini karena kita masih harus menunggu hitungan audit BPKP baru dicairkan. Kalau fresh money yang sudah masuk di tahun ini adalah royaliti triwulan pertama PTFI sebesar Rp128 miliar," ungkapnya. (Ronald)

Top