DPRD Mimika Terima Nota Keuangan untuk Diparipurnakan

Suasana rapat paripurna di ruang paripurna DPRD Mimika

MIMIKA, BM

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Mimika pada Kamis (10/12) menggelar Rapat Paripurna I Masa Sidang I DPRD Kabupaten Mimika tentang Pembahasan Rangga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mimika tahun anggaran 2021.

Hadir dalam rapat tersebut, Ketua DPRD Mimika Robby Kamaniel Omaleng, Wakil Ketua I Aleks Tsenawatme, Wakil Ketua II Yohanis Felix Helyanan, Pjs Sekda Mimika Jenny Usmani, Forkompimda, pimpinan OPD dilingkungan Pemkab Mimika dan seluruh anggota DPRD Mimika.

Ketua DPRD Mimika Robby Kamaniel Omaleng dalam sambutannya menyampaikan beberapa hal terkait APBD Mimika tahun anggaran 2021 yang merupakan rencana tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika.

Rancangan ini memuat tentang program dan rencana kerja mencakup sasaran, arah kebijakan dan strategi pembangunan yang merupakan penjabaran pelaksanaan kerja RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kabupaten Mimika tahun 2020-2024.

Robby mengatakan, APBD dibahas dan disetujui bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

"Pada kesempatan ini DPRD menyampaikan terimakasih kepada Bupati dan jajarannya yang telah menyerahkan materi KUA dan PPAS Tahun 2021 untuk dibahas bersama sehingga menjadi dasar Pemerintah untuk penyusunan rancangan Perda APBD Kabupaten Mimika tahun anggaran 2021. Selanjutnya akan dievaluasi sebelum disetujui penetapannya menjadi peraturan daerah," ujarnya.

Robby berharap pemerintah selaku perencana, pelaksana dan penanggung jawab program, kiranya dapat melakukan tugas dengan baik sesuai bidang tugas masing-masing.

Selain itu pemerintah juga harus menitikberatkan perhatian tentang situasi dan kondisi pandemi Covid-19 yang terjadi di Kabupaten Mimika.

Diharapkan Pemerintah Daerah Mimika melalui OPD yang mempunyai tanggung jawab di bidang kesehatan agar maksimal menyusun program penanganan pandemi COVID-19.

"Untuk tim anggaran Pemda Mimika (TAPD) agar kiranya dapat memperhatikan penyusunan materi rancangan peraturan daerah yang akan diajukan ke kami agar tidak terjadi keterlambatan pembahasan dan keterlambatan penetapan persetujuan, karena batas waktu penetapan menjadi peraturan daerah tentang APBD tahun berikutnya yaitu 1 bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran," harapnya.

Sementara itu, mewakili pemerintah daerah, Pjs Sekda Mimika Jenny Usmani mengatakan, proses penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran 2021 telah diawali dengan pra pembahasan antara Banggar DPRD bersama tim anggaran Pemda Mimika.

Telah dilakukan pula penandatanganan berita acara kesepakatan KUA dan PPAS untuk menjadi acuan bagi setiap OPD dalam menyusun RKA yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, termasuk rencana penerimaan yang berasal dari dana transfer pemerintah pusat.

Pada momen ini, Pjs Sekda Mimika Jenni Usmani juga menyampaikan bebarapa point penyebab realiasi pendapatan daerah tahun anggaran 2020 tidak mencapai target.

Menurutnya hal ini disebabkan karena pandemi Covid-19 yang mengakibatkan dana transfer dari pusat mengalami penurunan dan kebijakan pemerintah pusat menundah transfer dana bagi hasil triwulan IV karena kondisi keuangan negara.

Dijelaskan, untuk rencana transfer kurang bayar Dana bagi Hasil (DBH) Rp 767.083.349.992,00, mengalami perubahan setelah muncul PMK nomor 112/KMK.07/2020 tanggal 29 September 2020.

Akibatnya kurang bayar DBH dipotong lebih bayar sebesar Rp 415.083.585.635,00 dan sisa kurang bayar sebesar Rp 351.999.764.297,00 dan baru akan ditransfer tahun 2021.

Dampak dari kebijakan pemerintah pusat juga mengakibatkan Pemda Mimika memutuskan untuk melakukan pinjaman daerah kepada PT Bank Papua.

Sedangkan pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp3.639.754.268.763,85 yang terdiri dari Pendapatan asli daerah ditargetkan sebesar RP 320.340.856.000,00 yang direncanakan berasal dari Pajak Daerah sebesar Rp 218.882.600.000,00, Retribusi Daerah Rp 18.043.756.000,00, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Rp 5.000.000.000, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar Rp 78.414.500.000,00.

Pendapatan dana transfer direncanakan sebesar Rp 3.025.420.812.763,85, kemudian pos lain-lain pendapatan daerah yang sah dianggarkan sebesar RP 293,992,600,000.00 yang terdiri atas hibah dari pemerintah pusat (dana bos) sebesar Rp 23,992,600,000.00 dan lain-lain pendapatan daerah (PT.FI) sebesar RP 270,000,000,000.00.

Sementara itu, belanja daerah dianggarkan Rp 3,195,054,268,763.85 yang terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer.

Untuk pembiayaan daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp 444,700,000,000.00, merupakan penerimaan pembiayaan yang terdiri dari pengembalian pinjaman dan bunga sebesar Rp 440.000.000.000,00 dan penyertaan modal kepada perusahaan daerah Rp 4.700.000.000,00. 

Rencana sidang akan dilanjutkan pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020 sekitar pukul 10.00 dengan agenda pandangan umum dari masing-masing fraksi di DPRD Mimika. (Rafael)

Top