kesehatan

Reynold Ubra, Kepala Dinas Kesehatan Mimika

MIMIKA, BM

Pertengahan Januari 2022 kasus covid-19 kembali ditemukan di Mimika. Kasus ini kembali memapar 9 orang. Dari jumlah ini, 2 diantaranya sedang menjalani isolasi di Rumah Sakit Tembagapura dan RSUD Mimika.

Untuk memastikan apakah 2 pasien tersebut terpapar omicron atau tidak, Pemerintah Daerah (Pemda) Mimika mengirim 2 spesimen ke Jayapura untuk pemeriksaan di Balitbangkes.

"Soal varian omicron itu RSUD sudah kirim sampel tinggal tunggu hasilnya saja. Tetapi intinya apakah omicron atau bukan yang jelas kita polanya sama. Kalau Jakarta meningkat maka daerah-daerah pun ikut meningkat," tutur Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Mimika, Reynold Ubra saat ditemui di Gedung MPCC, Rabu (26/1).

Menurut Reynold, selama 2 tahun pandemi ini menjadi pembelajaran untuk Mimika agar tetap waspada. Namun, ia mengimbau agar masyarakat tidak usah panik.

"Memang kasus covid ditemukan lagi 9  kasus  dan dari 9 pasien itu 1 dirawat di RS Tembagapura dan 1 di RSUD. Dan semua itu rata-rata yang punya riwayat perjalanan," Kata Reynold.

Reynold mengaku, bahwa walau sudah di vaksin siapa saja bisa terpapar omicronini namun gejalanya lebih ringan.

Ia mencontohkan, sama halnya dengan anak yang terkena cacar atau campak! Walau sudah diimunisasi namun mereka bisa juga terkena.

"Kita bersyukur karena ketersediaan tempat tidur di RSUD masih kosong dan semoga tidak naik. Artinya dengan pernah orang terpapar ditambah dengan kekebalan buatan melalui vaksinasi itu bisa memberikan perlindungan. Intinya jangan sampai ada kematian," kata Reynold.

Reynold berharap penerapan protokol kesehatan dan vaksinasi terus dilakukan. Vaksin adalah solusi untuk bagaimana bisa mengendalikan tingkat penyebaran, tingkat keparahan dari paparan covid.

"Terkait pemberlakuan pembatasan dengan adanya penemuan kasus, kami Pemda Mimika tetap akan mengikuti kebijakan pemerintah pusat," ungkapnya. (Shanty)

Pertemuan antara YPMAK, Dinas Kesehatan dan Pelkesi dilakukan  di Gedung MPCC, Rabu (26/1)

MIMIKA, BM

Yayasan Pengembangan Masayarakat Amungme Kamoro (YPMAK) menggandeng Dinas Kesehatan (Dinkes) Mimika dan Persekutuan Pelayanan Kesehatan Kristen di Indonesia (Pelkesi) untuk menjalankan program kampung sehat.

Program Kampung Sehat ini akan menyasar 19 kampung di enam distrik, yakni Distrik Mimika Barat Jauh di Kampung Sumapro, Waituku, Bulumen, Aindua, dan Ararau.

Distirk Mimika Tengah di Kampung Keakwa, Aikawapuka dan Mioko. Distik Mimika Barat di Kampung Aparuka dan Kapiraya serta Distrik Agimuga di kampung yakni Amungun dan Emkomahalama.

Sementara Distrik Mimika Timur Jauh hanya di satu kampung yaitu Ohotya. Dan terakhir Distrik Tembagapura di Opitawak, Miniponogama, Jongkogama, Dolingogin, Beloilawak dan Kampung Jagamin.

Guna mempercepat dan mensukseskan program kampung sehat ini YPMAK melakukan audiensi pengutan program kampung sehat terintegrasi dengan layanan klinik bergerak bersama Dinas Kesehatan yang berlangsung di Gedung MPCC, Rabu (26/1).

Kepala Dinkes Mimika, Reynold Ubra menilai program kampung sehat ini sangat baik karena berbasis masyarakat. Ini sumber daya kesehatan masyarakat dan sumber daya yang harus diterapkan.

Ia menilai jika program ini berhasil, maka Puskesmas dan Rumah Sakit pun ikut berhasil karena kunjungan pasien dengan gejala serius akan berkurang.

"Karena dalam program kampung sehat, jika temukan penyakit harus obati sampai sembuh, minum obat sampai tuntas,” tutupnya.

Sementara Wakil Direktur YPMAK, Nur Ifa Karupukaro usai kegiatan mengatakan, Ini program yang dibuat oleh YPMAK guna melayani masyarakat di pesisir maupun di pegunungan yang berkolaborasi dengan pemerintah terkait dengan pelayanan kesehatan masyarakat terutama masyarakat 7 suku.

"Untuk mekanisme pelaksanaan program kampung sehat nanti akan berkolaborasi bersama pemerintah terkait dengan pelayanan kesehatan yang ada di kampung-kampung," tutur Ifa.

Sedangkan untuk tenaga kesehatannya, akan direkrut oleh Pelkesi sebagai pelaksana program. Mereka akan merekrut tenaga pelayanan yang memang khusus tenaga medis.

"Tenaganya ada yang mobile dan ada yang menetap karena ada integrasi dengan klinik bergerak. Ada 19 kampung yang sasarannya berdasarkan hasil survey rapid yang dilakukan oleh devisi kesehatan dari YPMAK pada bulan Juni dimana kita sudah melakukan survey dari Potowayburu sampai Nakai," ujarnya.

Dari survey tersebut, pihak YPMAK melihat kampung mana saja yang jauh dari layanan kesehatan. Berdasarkan survey tersebut, YPMAK kemudian koordinasi dengan pihak Dinas Kesehatan guna menghindari tumpang tindihnya program kesehatan.

"Kita mencoba untuk sama-sama mengambil pelayanan kesehatan itu untuk bisa dilakukan di masyarakat. Kita kerjasama juga dengan Pelkesi untuk menetapkan titik-titik mana yang harus dilayani oleh program dari YPMAK ini. Kami YPMAK ini melakukan program yang memang betul-betul mendukung program pemerintah," tutupnya.

Ketua Pelkesi, dr. Leonard Pardede mengatakan, Peran pelkesi untuk pengadaan orang-orang untuk kerja di kampung sehat sekaligus memonitor dan bertanggungjawab terhadap keberhasilan ini.

"Jadi Pelkesi perannya di situ. Nanti kolaborasi dengan pemerintah tentunya. Kami berharap program ini dapat berhasil. Jaminannya yah saya sebagai Ketua Pelkesi nantinya akan turun ke daerah-daerah untuk melihat pekerjaan teman-teman di kampung sehat bagaimana," jelasnya.

Menurutnya hal tersebut menjadi tanggungjawab Pelkesi namun brandingnya merupakan kemitraan PTFI bersama YPMAK.

Leo mengatakan, sebelum beroperasi nanti pihaknya terlebih dahulu melakukan worshop sehingga ada perbedaan juknis antara puskesmas dan kampung sehat sehingga tidak terjadi tumpang tindih program kerja.

"Goalnya sesuai dengan YPMAK punya goal juga sehingga sesuai untuk biro kesehatan, kesehatan ibu dan anak, penurunan stunting, STBM, dalam hal BPJS Kesehatan dan lainnya. Kami harap supaya program ini tercapai," ungkapnya. (Shanty)

Kadis Kesehatan Mimika, Reynold Ubra

MIMIKA, BM

Perlahan namun pasti, Kementerian Kesehatan akan membangun rumah sakit pratama atau tipe D di wilayah pegunungan, tepatnya di Kampung Banti 2 Distrik Tembagapura.

Pembangunan rumah sakit tersebut dimaksdukab untuk mendekatkan dan meningkatkan pelayanan kesehatan di wilayah pegunungan yang jauh dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mimika.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Mimika, Reynold Ubra saat ditemui di Gedung MPCC, Rabu (26/1) mengatakan hal ini.

Menurut Ubra, pembangunan rumah sakit ini merupakan usulan dari Bupati Mimika pada tahun 2018 lalu kepada Kementerian Kesehatan.

Rencana pembangunan rumah sakit pratama ini akan dimulai tahun ini (2022) dengan anggaran sebesar Rp 66 miliar.

"Dipilihnya Kampung Banti untuk pembangunan rumah sakit karena dulu pernah ada rumah sakit yang dibangun oleh LPMAK yang sekarang sudah jadi YPMAK, namun rumah sakit itu sudah tidak ada karena 2017 lalu dibakar oleh kelompok kriminal bersenjata," kata Reynold.

Dengan adanya rumah sakit ini, masyarakat di sekitar Distrik Tembagapura termasuk karyawan PTFI dan keluarga tidak perlu lagi jauh-jauh ke rumah sakit di Timika.

"Proses pelayanan kesehatan di Kampung Banti saat ini dilayani oleh petugas Puskesmas dari Arwanop, yang setiap hari berkunjung ke kampung tersebut," jelasnya.

Reynold mengatakan, rumah sakit tipe D yang dibangun akan dilengkapi dengan berbagai fasilitas, termasuk rawat inap dengan kapasitas 30 ruangan menyesuaikan perhitungan indikator 1:1000 penduduk.

"Karena tipe D jadi jumlah tempat tidur lebih sedikit dibandingkan dengan tipe C RSUD," ujarnya.

Sementara untuk tenaga kesehatan, rencananya baru akan didistribusikan pada 2023 sekaligus mulai dioperasikan.

"Yah mudah-mudahan tidak ada gangguan keamanan lagi agar masyarakat di wilayah tersebut dapat terlayani dengan fasilitas yang memadai dari Kemenkes," harapnya. (Shanty)