kesehatan

Rapat Koordinasi dilakukan di Hotel Grand Tembaga, Jumat 

MIMIKA, BM

Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) Mimika memilih dan akan menetapkan Puskesmas Timika sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Dalam rangka persiapan penetapan Puskesmas Timika sebagai Puskesmas BLUD maka dilakukan Rapat Koordinasi Tim Penilai Penetapan Puskesmas BLUD.

Pertemuan yang berlangsung di Hotel Grand Tembaga, Jumat (18/6) dibuka secara resmi oleh Asisten I Bidang Pemerintahan, Yulianus Sasarari.

Asisten I Bidang Pemerintahan, Yulianus Sasarari mengatakan, Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas atau badan daerah.

Penetapan BLUD dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

Unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan dalam hal ini puskesmas yang memperoleh pendapatan dari layanan kepada publik secara signifikan dapat diberikan keleluasaan dalam mengelola sumber daya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan yang diberikan.

"Hal ini merupakan upaya menjadikan puskesmas sebagai agen yang tidak harus dilakukan oleh lembaga birokrasi murni tetapi oleh instansi pemerintah daerah yang dikelola 'secara bisnis' sehingga pemberian layanan kepada masyarakat menjadi lebih efisien dan efektif yaitu dengan menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD," tutur Yulianus.

Apalagi, kata Yulianus, semenjak ditetapkan program jaminan kesehatan nasional sejak Januari tahun 2014, puskesmas memperoleh dana kapitasi jaminan kesehatan nasional dari BPJS Kesehatan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan masyarakat.

Hal ini diatur dalam Peraturan Presiden nomor 32 tahun 2014 tentang pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi JKN pada Fasilitas Kesehatan tingkat pertama milik pemerintah daerah.

Dikatakan, bahwa unit pelaksana teknis dinas seperti puskesmas diagendakan oleh pemerintah untuk ditingkatkan menjadi BLUD, tentu bukan tanpa alasan terutama bagi puskesmas yang telah menerapkan rawat inap.

Ada kelebihan yang didapat diantaranya adanya kebijakan dari BPJS untuk mentransfer dana kapitasi langsung ke rekening puskesmas.

Bahkan, dengan menerapkan puskesmas sebagai BLUD maka dana kapitasi JKN bisa langsung digunakan tanpa harus disetorkan dahulu ke kas daerah dan puskesmas dapat menyusun anggaran secara fleksibel dan mandiri untuk kemudian dikonsolidasikan ke rencana kegiatan dan anggaran (RKA) SKPD.

"Selain itu dengan menerapkan menjadi BLUD maka puskesmas dapat menerapkan pengelolaan belanja dan pengelolaan barang secara mandiri. BLUD juga dapat melakukan utang piutang, kerjasama investasi dengan pihak lain sepanjang memberi manfaat bagi BLUD," jelas Yulianus.

Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 209 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah mengatur bahwa seluruh pendapatan BLUD dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja BLUD yang bersangkutan.

Selain itu, sumber daya manusia pendapatan manajerial dapat ditingkatkan karena bisa melakukan bisnis sehat dengan kaidah-kaidah manajemen. Pengelolaan SDM dibutuhkan tenaga profesional agar tugas fungsi terlaksana dengan baik dan sesuai dengan kompetensi.

"Dalam pengelolaan pendapatannya, puskesmas BLUD masih akan mendapatkan dana dari APBD dan diperbolehkan melakukan kerjasama dengan pihak lain . Puskesmas yang telah ditetapkan menjadi BLUD juga harus memperhatikan peraturan yang berkaitan dengan kaidah-kaidah BLUD agar implementasinya bisa sejalan dengan mutu pelayanan yang harus ditingkatkan," ujarnya.

Ia menjelaskan, rencana penetapan Puskesmas Timika sebagai BLUD mendasari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.

Saat ini, Puskesmas Timika tengah melengkapi persyaratan untuk mengajukan permohonan penetapan penerapan pola pengelolaan keuangan BLUD Puskesmas.

Surat permohonan tersebut ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan untuk dilanjutkan ke bupati Mimika melalui sekretaris daerah.

"Pengajuan permohonan tersebut dengan melampirkan dokumen persyaratan administratif. Bupati Mimika akan melakukan penilaian terhadap permohonan penerapan BLUD dengan membentuk tim penilai yang ditetapkan dengan keputusan Bupati," tuturnya.

Diketahui, Tim penilai penetapan Puskesmas BLUD beranggotakan bupati Mimika sebagai pengarah, sekda (ketua), kepala BPKAD (sekretaris), kepala Dinas Kesehatan (anggota), kepala Bappeda (anggota), Inspektur (OPD anggota) dan kabag hukum (anggota).

"Untuk itu pertemuan koordinasi ini dilakukan untuk mengkoordinasikan langkah-langkah yang akan dilakukan oleh tim penilai sehubungan dengan penetapan Puskesmas Timika sebagai Puskesmas BLUD," ungkapnya. (Shanty)

Ketua TP-PKK Wania, Dewi Wakum saat mengunjungi salah satu keluarga terkait stunting di Wania

MIMIKA, BM

Baru sebulan dilantik tepatnya pada 4 Mei 2021 , Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejateraan Keluarga (TP-PKK) Distrik Wania langsung action (bekerja-red) untuk memperhatikan kasus stunting yang terjadi di wilayahnya.

Kasus stunting atau yang lebih dikenal dengan gangguan pertumbuhan pada anak (pendek) masih terjadi di Kabupaten Mimika salah satunya di Distrik Wania dimana terdapat lebih dari 200 anak disana mengalami stunting.

Hal ini tidak luput dari perhatian TP-PKK Distrik Wania. Bahkan mereka menjadikan masalah ini sebagai salah satu prioritas kerja.

Ketua TP-PKK Distrik Wania Ny. Dewi Wakum didampingi Sekretaris Ny. Johana Nussy dan Ketua Pokja IV Ny. Selly Tekege turun lapangan ke Kampung Mandiri Jaya dan Kampung Kadun Jaya untuk melihat secara langsung kondisi anak-anak yang terdampak tersebut.

Kepada BeritaMimika Ketua TP-PKK Distrik Wania Ny. Dewi Wakum, Senin (14/6) melalui pesan whatsapp mengatakan saat turun lapangan ditemukan bahwa balita yang mengidap stunting ini kebanyakan berasal dari keluarga yang kurang mampu.

“Ibu hamil juga masih ada yang belum paham akan pentingnya asupan gizi bayi di 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Mereka juga tidak mengetahui betapa pentingnya memeriksakan diri di Puskesmas atau Posyandu untuk mendapatkan vitamin,” tuturnya.

Hal ini juga dikatakannya menjadi program prioritas TP PKK Distrik Wania untuk membantu pemerintah dalam rangka mengurangi dan mencegah Stunting di Mimika.

“Setelah ini kami akan turun ke kampung dan kelurahan lain yang ada di Distrik Wania. Selain itu, kami juga akan bekerja sama dengan Puskesmas Wania bersinergi dalam menangani stunting,” ungkapnya.

Bukanlah hal mudah dikarenakan banyaknya kasus yang terjadi, namun demikian Ny. Dewi Wakum beserta pengurus optimis untuk melihat persoalan yang terjadi.

“Harapan saya kepengurusan PKK tingkat kampung dan kelurahan segera di bentuk dan di lantik agar kami dapat bekerja lebih maksimal karena untuk pemantauan stunting ini kami tidak bisa bekerja sendiri,” harapnya. (Elfrida)

Johnny Lingga, Vice Presiden PTFI Bidang Hubungan Pemeritahan

MIMIKA, BM

Managemen PT Freeport Indonesia (PTFI) akan menggunakan vaksin Sinopharm untuk melakukan vaksinasi terhadap karyawan dan keluarga mereka baik di highland maupun lowland.

Manajemen PTFI telah memesan vaksinnya dan tahap pertama akan tiba pekan depan sebanyak 11 ribu vaksin.

"Kita sudah komitmen akan gunakan vaksin gotong royong, vaksin sinopharm dari Bio Farma. Kita sudah atur administrasi untuk laksanakan vaksinasi tahap pertama," tutur Vice Presiden PTFI Bidang Hubungan Pemerintahan, Jonny Lingga saat diwawancarai di Rimba Papua Hotel, Rabu (9/6).

Jonny mengatakan, vaksin sinopharm sebanyak 11 ribu ini yang akan menjadi prioritas adalah karyawan-karyawan yang berinteraksi langsung dengan publik, misalnya pangan sari, operator logistik truck, security, SLD dan govrel.

Diakui Jonny, bahwa tahap pertama vaksin sebany 11 ribu ini belum sesuai kebutuhan karena pihaknya telah memesan 75 ribu vaksin.

"Jadi masih banyak yang kita butuhkan. Sejauh ini kami menunggu penyaluran selanjutnya. Kami sudah optimis bahwa nanti akan terpenuhi semua tinggal tunggu waktu saja. Kita sudah tanda tangan dengan bio farma dan semua berjalan lancar. Tinggal nanti penyuntikannya, aplikasinya dilakukan oleh ISOS," jelas Jonny.

Katanya, kalaupun langsung datang sekaligus 75 ribu juga tentu membutuhkan waktu dalam vaksinasinya. Sehingga, bagus juha jika datangnya memang bertahap.

"Satu hari kita bisa memvaksinasi katakanlah 500 orang. Tenaga vaksinator dari ISOS sudah cukup dan sudah mempunyai ijin juga. Sudah cukup banyak juga 500 orang dalam satu hari kita lakukan vaksin," tutur Jonny.

Ditegaskan, vaksinasi diberikan kepada karyawan dan keluarga mereka dilakukan secara gratis. Pada saat vaksinasi nanti diperkirakan 500 lebih akan divaksin dalam satu hari.

"Vaksin itu pilihan, kalau ada yang tidak mau maka managemen pun tidak bisa memaksa. Itu terserah mereka. Konsekuensinya kita tidak tahu. Tapi kalau pemerintah menerapkan suatu kebijakan dimana yang sudah vaksin tidak perlu lagi tes maka yang menolak vaksin harus terima,"ujarnya.

Dikatakan, bagi para karyawan dan keluarga yang sudah vaksin nantinya akan menerima sertifikat yang dikirim ke 119.

"Walau sudah vaksin namun karyawan naik turun Tembagapura tetap melakukan antigen karena belum ada kebijakan baru dari pemerintah. Kalau ditemukan reaktif tidak boleh naik, begitu juga yang dari atas kalau maka reaktif tidak boleh turun," ungkapnya. (Shanty)