kesehatan

Foto bersama usai penandatangan kerjasama

MIMIKA, BM

Yayasan Charitas Timika Papua (YCTP) bekerjsama dengan BPJS Kesehatan Cabang Jayapura menandatangani naskah kerjasama untuk pengelolaan Rumah Sakit Mitra Masyarakat (RSMM) dalam skema pendanaan kapitasi.

YCTP mendaftarkan 10.000 masyarakat 7 suku yang berdomisili di Mimika untuk menjadi anggota BPJS dengan kategori Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) kolektif.

Penandatanganan perjanjian kerja sama itu dilakukan antara Kepala BPJS Kesehatan Cabang Jayapura, Djamal Ardiansyah dengan Kepala Klinik Mitra Masyarakat, dr Maurits Okoserai yang berlangsung di Hotel Horison Ultima Timika, Rabu (23/6).

Kerjasama ini dilakukan agar semakin banyak masyarakat 7 suku yang bisa memanfaatkan Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Wakil Ketua YCTP, Hans Magal mengatakan, dengan bertambahnya 10.000 peserta maka masyarakat 7 suku yang berdomisili di Mimika dan telah terdaftar ke BPJS Kesehatan kini menjadi 44.000 an orang dengan berbagai kategori kepesertaan.

Menurut Hans, 10.000 peserta yang didaftarkan adalah hasil dari verifikasi dan pemadanan database antara RSMM, YPMAK dengan BPJS Kesehatan untuk memastikan bahwa mereka semua adalah penerima manfaat dana kemitraan PT. Freeport Indonesia (PTFI).

Kerjasama ini melengkapi kerjasama sebelumnya yang telah terjalin antara kedua belah pihak sejak 15 Desember 2018 dalam penerapan dengan tarif INACBGs di Rumah Sakit Mitra Masyarakat (RSMM) dengan penjaminan BPJS.

"Dengan kerjasama ini, Klinik Mitra Masyarakat akan secara rutin mendapatkan dana kapitasi dari BPJS Kesehatan sesuai dengan kuota awal yang didaftarkan dan akan secara berangsur-angsur ditingkatkan seiring dengan membaiknya sistem pelayanan yang ada di KMM/RSMM," tutur Hans.

Manajer Eksternal Corpcom PT Freeport Indonesia Kerry Yarangga mengatakan, penandatangan kerjasama ini merupakan momen yang sangat baik dan perlu diapresiasi.

Menurutnya semua pihak telah mewujudkan komitmen bersama dalam pengembangan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, yang sudah berjalan 20 tahun lamanya.

Kerry berharap, mitra-mitra YPMAK lainnya untuk memastikan efektifitas pengelolaan dana kemitraan terhadap penerima manfaat dengan bersinergi antar mitra untuk terus mendukung program-program pemerintah di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi dan bidang lainnya.

"Komitmen ini terjadi, karena kita semua memiliki satu pemikiran bahwa pelayanan kesehatan sangatlah penting. Oleh karena itu, ini harus dilakukan secara berkelanjutan dan sinergitas,” tambah Kerry.

Ia mengatakan, PTFI sangat menyambut baik upaya YPMAK yang telah mendorong YCTP selaku mitra untuk mengintegrasikan layanan kesehatan di KMM dan RSMM dengan JKN-KIS. Tujuannya guna menjamin keberlanjutan program, tanpa terus bergantung pada dana kemitraan.

Katanya, apa yang dilakukan oleh YCTP ini harus dicontohi mitra YPMAK lainnya dengan terus memastikan keefektifitan pengelolaan dana kemitraan terhadap penerima manfaat.

Selain itu diharapkan terus bersinergi antar mitra untuk terus mendukung program-program di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi dan bidang lalainnya.

Direktur Perluasan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan Pusat David Bangun mengatakan, dengan adanya kerjasama ini maka masyarakat 7 suku yang telah terdaftar kini sudah dapat menikmati manfaat JKN-KIS bukan saja di KMM/RSMM tetapi juga di semua fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS di seluruh nusantara.

Angka kepesertaan ini akan diupayakan terus bertambah hingga seluruh masyarakat 7 suku tanpa terkecuali dapat menikmati JKN-KIS.

Selain itu, masyarakat umum yang ada di Mimika yang telah menjadi peserta BPJS juga dapat menikmati JKN-KIS di KMM/RSMM.

"Jadi amat jelas bahwa kerja sama ini amat menguntungkan bagi masyarakat umum dan juga bagi pengelola KMM/RSMM, sedangkan bagi BPJS Kesehatan sendiri semakin memperluas jangkauan kemitraannya sebagai salah satu tolok ukur keberhasilan penerapan JKN-KIS," ungkapnya.

Terakhir, Kepala Dinas Kesehatan Mimika, Reynold Ubra mengatakan, Sejak tahun 2017 silam target universal health covarage atau UHC oleh Pemda Mimika telah dicapai dan sudah memasuki tahun keempat.

"Sebagaimana kita ketahui selama lebih dari setahun pandemi covid 19 berdampak pada semua tataran pembangunan termasuk pembiayaan kesehatan sehingga untuk tahun 2021 ini capaian UHT pun mengalami dinamika, namun bersama mitra pemerintah yaitu PTFI dan YPMAK kembali berkomitmen untuk berkontribusi dalam peningkatan bagi penduduk asli Mimika," tutur Reynold.

Dengan memastikan seluruh penduduk Mimika yang berjumlah 311.696 jiwa terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Kesehatan, maka pemerintah Kabupaten Mimika bersama PTFI dan YPMAK telah mewujudkan hak untuk mendapat pelayanan kesehatan yang berkeadilan sesuai prinsip dasar dari BPJS Kesehatan.

Berkat kerja sama dengan kemitraan ini pengelolaan dana BPJS Kesehatan baik kapitasi maupun Ina CBG's dikelola secara transparan dan akuntabel.

Selain itu secara berkala mendapat perhatian pemeriksaan dari BPK RI perwakilan Provinsi Papua maupun BPKP Provinsi Papua sehingga memberikan Efek perbaikan pengelolaan pendanaan dan juga mutu kinerja para pelayanan kesehatan terhadap Peserta BPJS.

"Tahun ini Pemda Mimika akan menghasilkan suatu regulasi terkait kepesertaan dan pembiayaan BPJS Kesehatan untuk mempertahankan capaian di Kabupaten Mimika," ujarnya.

Penandatanganan kerjasama ini disaksikan oleh Direktur Perluasan dan Pelayanan Peserta, David Bangun, Direktur Teknologi Informasi, Edwin Aristiawan, Dewan Pengawas, Siruaya Utamawan dan Tenaga Ahli Dewas, Indra serta Deputi Direksi Bidang Pelayanan Peserta, Cecep Falah.

Selain itu, Asisten Deputi Bidang Perluasan Non PBI, Mijiatin, Deputi Direksk Papua dan Papua Barat, Budi Setiawan, Manager Eksternal Corporate Communication, Kerry Yarangga, Kepala Dinkes, Reynold Ubra, Wakil Ketua YCTP, Hans Magal dan Wakil Direktur YPMAK, Johan Wambrauw.  (Shanty)

Kepala Dinas Kesehatan Mimika, Reynold Ubra

MIMIKA, BM

Pada 2016, Kabupaten Mimika merupakan daerah dengan kasus malaria tertinggi yang berkontribusi terhadap 30 persen kasus malaria di Indonesia.

Namun secara perlahan pertumbuhan kasus malaria di Mimika dapat ditekan sehingga Mimika kini berada pada posisi ketiga di Provinsi Papua di bawah Sarmi dan Kerom untuk kasus malaria tertinggi.

Walau merupakan daerah endemis malaria, ternyata ada wilayah di Mimika yang telah bebas atau eliminasi malaria.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Mimika, Reynold R Ubra menyebutkan bahwa wilayah Kelurahan Kuala Kencana, Banti dan Kampung Amamapare serta wilayah pesisir bebas dari malaria.

Beberapa wilayah ini bebas dari malaria karena tidak ada ruang nyamuk berinduk. Bahkan berdasarkan data Dinas Kesehatan tahun 2018, beberapa wilayah ini kasus malarianya nol atau tidak ada warga yang terkena malaria dalam setahun.

"Kalau kita lihat di Kuala Kencana tidak ada karena genangan air sudah dikendalikan, hutan tetap ada, dan masyarakat tidak melakukan aktifitas di luar rumah pada malam hari," tutur Kadinkes Mimika, Reynold Ubra kepada BM.

Reynold mengatakan, keadaan ini juga sama halnya dengan wilayah di pesisir. Peluangnya kecil karena ekosistem nyamuk di wilayah pesisir masih banyak hutan sehingga nyamuk tidak akan terbang ke rumah karena tempat hidup ekosistemnya ada.

"Nyamuk hanya masuk ke rumah jika di sekeliling rumah itu ada genangan air ataupun sampah plastik yang menampung air sehingga bertelur dan jadi tempat istirahat nyamuk," kata Reynold.

Kondisi ini berbeda dengan di wilayah kota. Di Kota Timika khususnya, terdapat banyak genangan air. Selain itu tidak adanya ekosistem nyamuk apalagi tidak ada hutan sehingga nyamuk melakukan migrasi untuk bertahan hidup dengan mencari tempat yang ada genangan air dan tempat sampah.

Sementara untuk kasus malaria di Banti merupakan kasus malaria impor karena riwayat perjalanan masyarakat ke Timika.

"Dari Timika tidak mempunyai gejala malaria namun sampai di kampung barulah ada gejala malaria tetapi bukan didapatkan di Kampung Banti namun karena riwayat impor itu," ujarnya.

Reynold menjelaskan, infeksi malaria terjadi karena adanya transmisi lokal. Biasa terjadi karena aktifitas warga di luar rumah pada malam hari.

"Jadi polanya sama, kalau masyarakat ada aktifitas di luar rumah pada malam hari baik di Kota Timika maupun di pinggiran Kota Timika sama. Disitulah potensi mereka mendapat gigitan nyamuk malaria," ungkapnya.

Secara data, Reynold mengatakan sistem pelaporan kasus malaria di Mimika pelaporannya dilakukan secara elektronik (assesment). Pelaporan dari klinik dilakukan melalui W2.

"Kami sudah coba memperbaiki dari tahun 2008, 2009 Dinas Kesehatan bersama YPKMP melakukan bagaimana pencatatan pelaporan yang terpadu dan berkelanjutan. Memang dari ceklist kami ada klinik atau rumah sakit swasta yang sudah ikut melaporkan tetapi juga ada fasilitas kesehatan swasta yang belum melaporkan," ungkapnya.

Dikatakan, dari 23 fasilitas kesehatan puskesmas, RSUD, RSMM dan beberapa fasilitas kesehatan swasta lainnya di Mimika, RS Kasih Herlina, Klinik Kuala Kencana, RS Tembagapura sudah melakukan pelaporan kasus secara elektronik dan langsung terkonek ke Kementerian Kesehatan. (Shanty)

Kadis Kesehatan Mimika, Reynold Ubra

MIMIKA, BM

Kepala Dinas Kesehatan Mimika, Reynold Ubra menyebutkan sampai saat ini belum menerima adanya laporan yang menyebutkan bahwa Virus Corona (covid-19) varian baru yang berasal dari India melebarkan sayapnya hingga ke Mimika.

Virus varian baru negeri Bolywod ini sudah marak di Jakarta namun hingga kini, Dinas Kesehatan Mimika belum menerima dan menemukan adanya pasien covid di Mimika yang tertular virus tersebut.

"Kita belum menerima laporannya. Tetapi meski belum menerima laporan, saya minta agar masyarakat tidak lengah dan tetap patuhi protokol kesehatan," tutur Kadinkes Mimika, Reynold Ubra kepada saat ditemui di Hotel Grand Tembaga, Selasa (15/6).

Reynold mengatakan, dari 145 kasus aktif covid-19 yang tercatat di Timika saat ini semuanya adalah virus covid-19 jenis lama.

Namun demikian, tidak menutup kemungkinan varian baru ini bisa masuk di Mimika, karena Mimika terkoneksi dengan semua kota di Pulau Jawa terutama Jakarta dan Makassar.

Namun untuk mengantisipasinya, kata Reynold hanya dengan dua cara yakni penerapan protokol kesehatan ketat dan vaksinasi covid-19.

"Saya sangat berharap protokol kesehatan itu menjadi penting. Saya harap juga orang yang sedang batuk pilek, jangan ada ditengah-tengah kerumunan. Kalau memang kita jabat tangan dengan orang batuk pikek kita segera cuci tangan,” pesannya.

Selain itu, alat PCR yang saat ini ada di tiga fasilitas kesehatan di Mimika yakni RSUD Mimika, RS Tembagapura dan Klinik Kuala Kencana tidak bisa mendeteksi virus varian baru tersebut.

"Kita punya alat PCR ini hanya menentukan ini covid, ini jumlahnya. Jadi kita sebenarnya butuh laboratorium verologi yang harus memang bisa mendeteksi itu karena tidak menutup kemungkian kapan saja bisa masuk ke Timika,” ungkapnya. (Shanty)