Hukum & Kriminal

Labfor Polda Papua Lakukan Pengambilan Sample DNA Korban Mutilasi : Estimasi Hasil Pemeriksaan Satu Minggu

Kapolres Mimika AKBP I Gede Putra dan Dokter Forensik Polda Papua, dr. Jimmy Victor Jhon Sembay saat memberikan keterangan pers kepada media di RSUD Mimika, Kamis (1/9/2022)

MIMIKA, BM

Tim Laboratorium Forensik (Labfor) Polda Papua pada Kamis (1/9/2022) melakukan pengambilan DNA guna mengidentifkasi jasad 4 korban yang merupakan korban mutilasi pada tanggal 22 Agustus di Timika.

Didampingi Kapolres Mimika AKBP I Gede Putra,
Dokter Forensik Polda Papua, dr. Jimmy Victor Jhon Sembay Sp.F menjelaskan hasil pemeriksaan yang dilakukan kepada media di RSUD Mimika, Kamis (1/9/2022) malam.

Ia mengatakan, pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap empat kantong jenazah dimana di dalamnya terdapat tiga bagian potongan tubuh dan satu body part yang terdiri dari sebagian tulang belakang dan dua paha korban.

"Pemeriksaan ini bertujuan untuk identifikasi korban selain dari Polres minta juga untuk kita lakukan otopsi karena akan dibuatkan visum et repertum," ujarnya.

Hanya saja menurut dr Jimmy Sembay, pada kasus ini identita keempat korban belumlah jelas sehingga perlu dilakukan identifikasi yang lebih dalam.

"Karena kondisi korban dimana kepala dan beberapa anggota tubuh gerak sudah tidak ditemukan lagi sehingga kami lakukan upaya lebih jauh untuk identifikasi dengan pemeriksaan sampel DNA," ujarnya.

"Dan itu sudah dilakukan tadi atas mayat korban maupun bagian tubuh yang ditemukan yang ada dalam empat kantong yang sudah diantar ke RSUD," jelasnya.

Ia mengatakan pemeriksaan ini ada pembandingnya yakni dari keluarga korban. Artinya bahwa keluarga korban juga akan diambil data antermortem termasuk data untuk sample DNA.

"Jadi mereka juga (keluarga korban-red) akan diambil sampel DNA untuk dicocokkan dengan sampel DNA korban. Proses ini membutuhkan waktu sehingga kita berharap keluarga juga bersama dengan kami untuk bersabar karena ada waktu yang dibutuhkan untuk proses atau pemeriksaan DNA," jelasnya.

Pengambilan sample DNA telah dilakukan dan menurutnya akan dikirim ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan.

"Kita harap keluarga korban dan kita semua bisa bersabar karena estimasi waktunya seminggu baru keluar hasilnya. Kita harapkan setelah hasil pemeriksaan keluar, proses identifikasi ini bisa tuntas dan langsung diketahui identitas masing-masing korban," ungkapnya. (Ronald Renwarin)

Bupati Nduga : Kalau Boleh, Para Pelaku Mutilasi Masyarakat Kami Harus Dihukum Mati


Bupati Kabupaten Nduga, Namia Gwijangge didampingi anggota DPRD dan pimpinan OPD saat melakukan konferensi pers di Hotel Cartenz, Kamis (1/9/2022)

MIMIKA, BM

Bupati Kabupaten Nduga didampingi sejumlah pimpinan OPD dan anggota DPRD Nduga mengecam dan mengutuk aksi kejahatan luar biasa yang dilakukan beberapa oknum TNI terhadap 4 warganya di Timika pada 2 Agustus 2022.

Bupati Nduga, Namia Gwijangge kepada media di Hotel Cartenz Timika, Kamis (1/9/2022) mengatakan bahwa apa yang mereka lakukan merupakan perbuatan paling keji yang pernah dilakukan oleh oknum aparat TNI.

"Mewakili pemerintah dan masyarakat Nduga, saya meminta dengan tegas, agar para pelaku dan oknum yang terlibat dalam pembunuhan ini diproses secara hukum dengan seberat-beratnya sesuai dengan aturan KUHP hukum yang berlaku di Indonesia," tegasnya.

"Ini merupakan perbuatan yang sangat sadis dan sangat luar biasa yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab," lanjutnya.

Kepada media, bupati mengatakan bahwa Pemda Nduga mengetahui adanya kabar bawah keempat warganya di Mimika dibunuh, dimutilasi dan dibuang di sungai pada tangggal 26 Agustus lalu.

"Sejak tanggal 26-31 kami telah berusaha dengan berbagai kekuatan dan sumber daya yang ada di Mimika untuk mencari korban. Namun hasil pencarian hanya menemukan badan dari empat korban ini sementara kepala, tangan dan kaki tidak ada. Ini satu peristiwa yang tidak pernah terjadi di Indonesia, Papua maupun Nduga," ungkapnya.

Mewakili masyarakat Kabupaten Nduga, ia menyampaikan permohonan khusus kepada Kapolres dan Dandim Mimika, Kapolda Papua dan Pangdam serta Kapolri dan Panglima TNI agar memberikan perhatian lebih terhadap kasus ini.

"Pembunuhan ini merupakan pembunuhan yang sangat tidak manusiawi dan tidak sesuai dengan perikemanusiaan. Kalau boleh para pelaku harus dihukum mati sesuai dengan perbuatan mereka karena mereka telah melakukan pembunuhan secara terencana, terstruktur dan sangat sistematis," tegasnya.

Ia juga meminta agar proses ini dilakukan secara transparan kepada publik agar dapat diketahui oleh semua pihak, khususnya keluarga korban dan masyarakat Nduga hingga pada putusan akhir pengadilan nanti.

"Kami berharap kejadian seperti ini jangan lagi terjadi terhadap masyarakat kami baik di Nduga, Mimika maupu dimana saja. Sudah cukup karena pembunuhan sudah sering terjadi namun yang ini sangat luar biasa," kecamnya.

Bupati Nduga Namia Gwijangge juga mengatakan bahwa Presiden Jokowi telah meminta agar para pelaku ditindak seberat-beratnya sesuai dengan hukum yang berlaku. Selain itu, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa juga telah mengultimatium bahwa kasus ini akan diusut hingga ke akar-akarnya.

"Kalau ini sudah menjadi perintah orang nomor 1 di negara ini maka itu harus dilaksanakan. Perintah panglima TNI juga demikian. Mereka adalah pemimpin negara ini. Dengan demikian proses ini harus dituntaskan sampai para pelaku dihukum karena ini pembunuhan berencana. Jadi pada prinsipnya kami sangat mendukung perintah bapak Presiden Jokowi dan perintah Panglima TNI," ungkapnya.

Kepad pers, Bupati Nduga mengatakan ia bersama masyarakat Nduga dan masyarakat Papua pun secara nasional akan terus mengikuti dan memantau jalanya proses hukum kasus pembantaian ini.

"Nanti dalam pelaksanannya apakah sesuai dengan peritah presiden dan panglima TNI atau tidak, kami akan terus pantau bersama seluruh masyarakat dan lembaga masyarakat terkait perkembangan kasus ini," ujarnya.

Bupati Nduga Namia Gwijangge pada kesempatan ini juga meminta kepada masyarakatnya baik di Nduga maupun di Mimika dan secara umum di Papua untuk menahan diri, tidak terprovokasi dan tetap menjaga keamanan bersama.

Menurutnya masalah seperti ini sangat rawan memimbulkan persoapan baru yang tidak diinginkan sehingga semua masyarakat suku Nduga harus menahan diri, menjaga kedamaian bersama dan menyerahkan sepenuhnya proses ini kepada pihak berwajib.

"Agar jangan menimbulkan hal lain maka saya bersama DPRD langsung datang ke Timika dan ikut terjun langsung ke tempat pencarian jenazah. Kita lakukan seperti itu supaya masyarakat Nduga tidak boleh bikin gerakan atau ada rencana lain untuk saling membalas kepada yang lain," ujarnya.

"Ini merupakan satu kasus kejahatan murni sehingga saya menghimbau kepada masyarakat suku Nduga yang tinggal di Mimika, Nduga dan dimana saja agar tidak boleh saling memprovokasi dan menghasut satu dan lainnya lalu ambil tindakan yang nanti merugikan kita sendiri. Sambil menunggu proses hukum ini, tetap berkatifitas seperti biasa dan jaga selalu kemanan bersama," harapnya. (Ronald Renwarin)

Panglima TNI : Terkait Kasus Mutilasi Di Timika, Kami Akan Kejar Sampai Ke Akar


Panglima TNI, Jenderal Andika Perkasa

MIMIKA, BM

Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengatakan, pemeriksaan untuk kasus pembunuhan dan perampokan yang berujung mutilasi sudah dinaikkan statusnya menjadi penyidikan.

Selain peningkatan status atas enam prajurit TNI AD, saat ini, dua prajurit lainnya juga diduga terlibat dalam rangkaian pembunuhan berencana tersebut.

Terhadap 2 prajurit tersebut masih dilakukan pendalaman pemeriksaan, namun keduanya juga diketahui menerima uang dari hasil tindak pidana tersebut.

"Jadi totalnya ada delapan prajurit TNI, 6 sudah ditetapkan tersangka. Memang bukti awal sudah cukup apa yang dilakukan oleh 6 anggota TNI AD khususnya dari Brigif 20/IJK/Raider 03 Timika," Kata Panglima TNI Jenderal Andika perkasa kepada wartawan di Rimba Papua Hotel, Rabu (31/8/2022).

Jenderal Andika mengatakan, dari keenam prajurit AD ini satu diantaranya adalah perwira menengah berpangkat mayor berinisial HFD dan sehari-hari menjabat sebagai wakil sementara Komandan Detasemen Markas Brigif para Raider Devisi 3.

Sementara 5 pelaku lainnya, 2 merupkan perwira berpangkat kapten dengan inisial DK sedangkan 4 lainnya adalah Tamtama yakni Praka PR, Pratu RAS, Pratu RPC dan Pratu R.

"Ada tambahan 2 prajurit tamtama lagi yakni Pratu V dan Prada Y," ujarnya.

"Kami akan gali terus siapa lagi yang terlibat karena kami tidak akan berhenti di situ sebab ini sudah menjadi prosedur tetap kami, jadi apapun tindak pidananya kami akan proses sampai ke akar-akarnya dan pastinya kami akan transparan," Jelas Andika.

Dijelaskan, bahwa semua tersangka akan dikenakan pasal berlapis. Pasal yang sudah dikenakan adalah pasal 339 KUHP yaitu pembunuhan yang menyertai atau mendahului sebuah tindak pidana lainnya.

Kemudian pasal 340 KUHP yaitu pembunuhan berencana dengan maksimal ancaman hukuman mati, penjara seumur hidup dan minimal 20 tahun penjara.

Selain itu, dikenakan juga pasal 221 KUHP yaitu menghilangkan barang bukti, junto pasal 55 KUHP (ikut serta dalam pidana) dan pasal 56 (membantu tindak pidana).

"Kalau dalam pendalaman pemeriksaan ada lagi bukti maka kita akan tambah lagi pasal dan itu adalah prosedur tetap di TNI. Selama saya menjabat semua pasal akan kita kenakan dan juga semua yang terlibat maupun langsung maupun membantu tindak pidana akan kita kenakan,"tegasnya.

Ditanya apakah dalam proses rekonstruksi nanti tersangka akan dihadirkan, Andika mengaku mereka akan dihadirkan.

Namun, menurut Andika yang terpenting adalah menuntaskan pemeriksaan. Oleh karena itu, kepada seluruh masyarakat Mimika yang tahu atau punya info tambahan tentang para pelaku ini dapat melaporkan, sehingga itu akan menambah lengkapnya berkas sebelum dilimpahkan kepada auditur.

"Kita akan transparan, sampai sekarang pun kita masih mengawal semua tindak pidana baik yang dilakukan oleh oknum TNI maupun yang dilakukan oleh KKB. Jangan berfikir kita tidak mengawal, setiap minggu kita kawal termasuk insiden-insiden yang telah terjadi," Ujarnya.

Tambahnya, 6 tersangka prajurit TNI AD yang telah diamankan kini di tahan di Subden POM Timika namun nantinya ada kemungkinan dipindahkan ke Jayapura.

"Karena yang Perwira akan diadili di Pengadilan Militer Tinggi sedangkan sisanya diadili di Pengadilan Militer. Jadi akan ada dua pengadilan yang berbeda apabila di tangani di Jayapura," ungkapnya.

Sebelumnya, kasus pembunuhan sadis yang bermotif perampokan hingga berujung mutilasi terjadi pada Senin, 22 Agustus 2022.

Para korban dihabisi nyawanya oleh pelaku kemudian dimutilasi. Setelah itu potongan tubuh korban dimasukkan ke dalam 6 karung yang berisi batu sebagai pemberat, dan dibuang di perairan jembatan Pigapu.

Saat ini dua potongan tubuh dari empat korban pembunuhan sadis itu sudah ditemukan. Sementara identitas keempat korban tersebut yakni Arnold Lokbere, Kelemanus Nirigi, Irian Nirigi dan Atis Tini. (Shanty)

Top