Negosiasi Berlarut-larut, Polda Papua Siapkan Penegakan Hukum dalam Penyelamatan Pilot Susi Air
Kapolda Papua Irjen Pol Mathius D. Fakhiri
MIMIKA, BM
Operasi penyelamatan pilot Susi Air, yang sejak 8 Februari 2023 disandera oleh KKB pimpinan Egianus Kogoya di wilayah Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, hingga kini belum juga berhasil.
Upaya negosiasi yang telah dilakukan oleh pemerintah setempat beserta para tokoh pun tampaknya belum menemukan titik terang.
Dengan melihat pendekatan negosiasi yang terkesan berlarut-larut dan tidak membuahkan hasil ini, Kapolda Papua Irjen Pol Mathius D. Fakhiri akhirnya mengambil langkah tegas dengan menerapkan penegakan hukum.
"Waktu untuk melakukan negosiasi kan sudah berjalan cukup lama. Ini sudah memakan waktu kurang lebih dua bulan, bahkan hampir tiga bulan, tentunya Polri akan mengambil langkah-langkah tegas," ujar Kapolda saat ditemui wartawan di Timika, Minggu (30/4/2023).
"Jadi di samping negosiasi, langkah-langkah penegakan hukum pun akan dilakukan secara tegas dan terukur untuk bisa mendapatkan hasil maksimal," imbuhnya.
Irjen Pol Mathius menegaskan bahwa penerapan penegakan hukum ini bakal menyasar kepada setiap orang yang mendukung aksi kejahatan kelompok Egianus Kogoya.
"Kami akan menyasar kepada semua, siapa pun, baik masyarakat maupun para pejabat yang ada di dalam instansi pemerintah. Yang mendukung aktivitas kegiatan egianus tentunya akan kita tegakan hukumnya," tegas dia.
"Yang sudah ditangkap oleh Satgas Damai Cartenz, kita lakukan proses hukum dan sudah disampaikan ada beberapa pejabat yang terlibat selama ini membiayai mereka. Ini juga akan kita tegakan hukumnya," ungkap Mathius.
Lebih lanjut Mathius juga menyampaikan bahwa sampai dengan saat ini, lokasi keberadaan pilot masih dalam pengawasan Satgas Damai Cartenz.
"Tentunya (lokasi pilot) masih dalam pengawasan tim Damai Cartenz, tapi itu merupakan bagian daripada Satgas Operasi. Tidak boleh kita buka di luar," tandasnya.
Di samping itu, perihal senjata milik KKB yang semakin ke sini terlihat kian canggih, disampaikan Kapolda bahwa hampir semua senjata tersebut merupakan hasil perampasan.
"Untuk sementara bisa saya katakan hampir 90 persen sampai 96 persen senjata-senjata itu didapat dari perampasan. Jadi, kalau untuk pembelian di luar itu kemungkinannya agak kecil," jelas dia.
"Sehingga ini juga menjadi konsen kita untuk bagaimana menyiapkan langkah-langkah penegakan hukum itu. Jangan sampai nanti menyasar kepada aparat juga. Kita akan menzerokan kejadian yang menimpa kepada anggota baik TNI maupun Polri," pungkasnya. (Endy Langobelen)
