Disperindag Beri Ancaman kepada Pangkalan Minyak Tanah 'Nakal'


Pertemuan pihak Disperindag dengan Pertamina, agen dan pemilik pangkalan minyak tanah,  (Kamis 25/5/2023)

MIMIKA, BM

OPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Mimika mengeluarkan ultimatum keras untuk pengelola pangkalan minyak tanah di Timika.

Bila terbukti menaikkan harga diatas harga eceran tertinggi (HET), maka izin usaha akan dicabut.

Pasalnya, hingga saat ini masalah penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis minyak tanah di Timika masih sering ditemui berbagai persoalan.

Seperti, ada pangkalan nakal yang tidak menjual kepada masyarakat tapi dijualnya ke pengecer hingga harga jual melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.

Diketahui bahwa HET minyak tanah yang ditetapkan Pemerintah Daerah (Pemda) Mimika adalah sebesar Rp5000 per liter, namun ada pangkalan yang menaikkan harga hingga Rp6000 karena pangkalan menilai jika menjual Rp5000 mereka rugi.

Oleh sebab itu, para pemilik pangkalan meminta agar HET minyak tanah dinaikkan.

Hal tersebut disampaikan para pemilik pangkalan minyak tanah pada pertemuan antara Disperindag Mimika, Pertamina, agen dan para pemilik pangkalan minyak tanah yang berlangsung di Hotel Serayu, Kamis (25/5/2023).

Kepala Disperindag Mimika, Petrus Pali Ambaa mengatakan, permintaan untuk menaikkan HET minyak tanah itu tidak mungkin karena HET minyak tanah di Mimika termasuk yang paling tinggi melampaui batas margin keuntungan yang ditetapkan oleh Pemprov Papua.

"Kalau dinaikkan tidak bisa, harusnya diturunkan tapi pasti pangkalan akan protes lagi," tegas Petrus.

Ia meminta, pemilik pangkalan dan agen supaya benar-benar melakukan pelayanan dengan baik kepada masyarakat, jangan menjual diatas HET, jangan lakukan pelanggaran dengan menyimpan sebagian untuk dijual kepada pengecer dan jika sudah masuk jangan ditahan atau disimpan.

"Kecuali masuknya sore jam 5 sore atau 6 sore maka besok baru disalurkan itu bisa," ujarnya.

Petrus menegaskan, jika ditemukan lagi dan melakukan pelanggaran maka langsung di PHU atau izin penjualan langsung dicabut. Jadi, tidak ada lagi teguran 1 atau 2.

"Kita langsung kasih PHU supaya menjadi efek jerah juga bagi mereka. Karena kalau tidak dilakukan tindakan seperti itu nantinya akan banyak juga yang melakukan hal yang seperti itu. Harapan kami dengan pertemuan ini para pangkalan bisa menyadari hal itu," ungkapnya.

Petrus juga sudah menekankan hal ini kepada pihak agen karena agen yang melakukan teken kontrak kerja dengan pangkalan sehingga harus komitmen beri tindakan sanksi tegas.

"Pangkalan di Timika ini ada ratusan dan agennya ada 4," ujarnya. (Shanty Sang)

BERITA EKONOMI & PEMBANGUNAN

Top