Jika Saja Tidak Ada Masalah, Pembangunan Pelabuhan Poumako Bisa Menyaingi Kemewahan Bandara Moses Kilangin

Pelabuhan Poumako (Foto Google)

MIMIKA, BM

Sejak tahun 2015 anggaran pembangunan Pelabuhan Poumako dari Kementerian Perhubungan selalu dikembalikan lantaran masih terkendala masalah lahan yang selalu di klaim.

Hal ini diungkapkan Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) Poumako, Husni Anwar Tianotak dalam kegiatan monitoring dan evaluasi pemberantasan korupsi oleh KPK di Mimika yang berlangsung di Hotel Grand Mozza Timika, Jumat (5/8/2022).

"Untuk pekerjaan pelabuhan bisa dilakukan jika sudah ada sertifikat. Apabila sertifikat sudah ada berarti anggaran bisa dikucurkan,” kata Husni.

Sementara itu, perwakilan KUPP, Faruk juga membenarkan bahwa sejak tahun 2015 memang dianggarkan untuk pekerjaan di laut Mimika, namun masalah sertifikat jadi kendalanya.

“Kalau di sisi darat sertifikat harus atas nama kemenhub,” kata Faruk dalam pertemuan bersama KPK, Inspektorat, BPN dan OPD terkait.

Ia menjelaskan, piihaknya tidak mungkin melanjutkan pekerjaan disisi darat karena harus dilengkapi dengan status kepemilikan tanah dalam hal ini bukti kepemilikan sertifikat.

Karena menurutnya, jika kedepan ada masalah hukum maka secara otomatis disebut pelanggaran.

“Jadi rencana induk pelabuhan dan lainnya itu dasarnya sertifikat. Catatan kemenhub itu kendala hanya itu, sertifikat,” ujarnya.

Ia bahkan mengungkapkan untuk tahun 2017 saja anggarannya sekitar Rp70 miliar, bahkan hingga tahun terakhir dianggarkan sekitar Rp200 miliar dengan batas waktu sampai bulan September.

"Tetapi jika tidak bisa menunjukkan sertifikat tanah maka anggaran itu akan ditarik kembali. Setiap tahun diusulkan, setiap tahun diakomodir dan setiap tahun ditarik kembali. Selama ini semua pekerjaan sisi darat selalu terkendala status lahan," ungkapnya. (Shanty

BERITA EKONOMI & PEMBANGUNAN

Top