Ternyata Setiap Bulan Pengguna Lapak Wisata Kuliner Bayar Rp165 ribu, Ini Kata Disperindag

Kawasan Pasar Sentral Mimika

MIMIKA, BM

Dibalik situasional Covid-19 yang mulai semakin membaik dan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat yang berjualan di kawasan wisata Pasar Sentral, ternyata tidak ada yang gratis.

Menurut pengakuan para pemilik lapak, ada satu kebijakan yang dilakukan oleh Disperindag Mimika terhadap para pemilik usaha kecil menengah di kawasan wisata kuniler ini yakni mereka diwajiban membayar biaya Rp165 ribu per bulan.

Kebijakan ini belum dapat dipastikan apakah bagian dari retribusi pasar, yang didalamnya termasuk uang pengamanan, kebersihan dan lainnya atau tidak.

Pasalnya, di era Michael Gomar, Disperindag tidak memberlakukan adanya pungutan di Pasar Sentral hingga sebesar itu. Pungutan seperti ini mulai dilakukan saat Disperindag dijabat Plt Petrus Pali Amba.

"Kalau jaman Pak Gomar tidak ada. Beliau paling memahami situasi kita, namun sekarang kami harus bayar 165 ribu perbulan. Kami sudah bayar mulai bulan 11 dan 12 sehingga sudah dua bulan," ungkap salah satu pedagang.

Ketika ditanyakan BM, apakah retribusi seperti ini dirasa memberatkan, mereka hanya berdalih bahwa tidak bisa menghindari kebijakan tersebut.

"Suka atau tidak suka, itu aturannya sehingga kita harus mengikutinya. Hanya saja situasi saat ini belum benar-benar normal," ungkap lainnya.

Sementara itu, kepada BeritaMimika, Rabu (05/02) Plt Kadisperindag Mimika, Petrus Pali Amba membenarkan hal tersebut. Ia mengatakan retribusi pelayanan pasar mereka berlakukan sebesar Rp165 ribu.

"Yang kami lakukan itu sesuai dengan kebijakan. Rp150 ribu untuk sewa tempat sedangkan Rp15 ribu untuk sampah. Namanya retribusi pelayanan pasar," ujarnya.

Menurutnya, pemberlakukan retribusi pelayanan pasar yang diberlakukan bahkan masih dibawah aturan peraturan daerah.

"Sebenarnya dibawah aturan perda karena melihat kondisi kemarin sehingga kita sesuaikan dengan apa yang ada," katanya.

Tidak detail menjelaskan perda tersebut namun Petrus Pali mengatakan retribusi diberlakukan sesuai dengan ukuran dan besaran bangunan atau tempat.

"Semakin besar maka semakin besar pula retribusi pelayanan pasar yang harus dibayarkan," ungkapnya kepada BM. (Ronald)

BERITA EKONOMI & PEMBANGUNAN

Top