Politik & Pemerintahan

Kantor Pos Mulai Salurkan BST Tahap 14 & 15 dan PSA Tahap II & III

Sekda Mimika Michael R Gomar menyerahkan secara simbolis BST dan PSA kepada Distrik Jila

MIMIKA, BM

PT Pos Cabang Timika kembali menyalurkan Bantuan Sosial Tunai (BST) tahap 14 & 15 dan Program Sembako Alternatif (PSA) tahap II & III kepada 12 distrik senilai Rp7,9 miliar.

Penyerahan secara simbolis dilakukan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Mimika, Michael R Gomar bertempat di Hotel Grand Tembaga, Kamis (5/8).

Kepala Kantor Pos Timika, Ronald Luarmase dalam arahan mengatakan BST untuk tahun 2021 ini diberikan secara bertahap bagi KPM berdampak pandemi COVID-19.

"Penyaluran Bantuan Sosial Tunai kepada KPM berdampak Covid-19 diseluruh Indonesia termasuk Kabupaten Mimika dengan total alokasi penerima BST 1.672 KPM dan PSA 13.178 KPM," tutur Ronald.

Ronald menjelaskan, total alokasi penerima BST untuk Kabupaten Mimika tahap 14 tahun 2021 adalah 1.672 KPM dengan jumlah uang sebesar Rp300.000 per Tahap dan pembayaran dilakukan 2 tahap Rp600.000 per KPM.

Dari alokasi untuk Mimika sebanyak 1.672 KPM, sebanyak 124 KPM diantaranya dialokasikan kepada 12 Distrik yang terletak di pegunungan dan pesisir.

Sedangkan, sisanya sebanyak 1.548 KPM dialokasikan kepada 6 Distrik yang terletak di dalam kota dan sekitar kota Timika. Untuk distrik dalam kota telah disalurkan dari tanggal 25 Juli 2021 sampai hari ini.

"Total dana BST yang telah disalurkan sampai dengan hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021 sebanyak 1.064 KPM dengan jumlah uang sebesar Rp638.400.000 dan sisa yang belum terbayar sebanyak 484 KPM dengan jumlah uang sebesar Rp290.400.000," jelas Ronald.

Dikatakan, jumlah Dana BST tahap 14 dan 15 yang akan diserahkan secara simbolis kepada 12 Kepala Distrik hari ini sebesar Rp4.400.000.

Selain BST, pihaknya juga akan menyalurkan Dana Program Sembako Alternatif (PSA) tahap II dan III tahun 2021 dengan total alokasi dana PSA untuk Mimika adalah sebagai tahap II 6,404 KPM dan tahap Ill 6.774 KPM sehingga total penerima 13.178 KMP.

"Untuk 6 Distrik dalam kota sebanyak 9.232 KPM dengan jumlah dana sebesar Rp5.539.200.000 dan 12 Distrik luar Kota sebanyak 3.946 KPM dengan jumlah dana sebesar Rp2.367.600.000," ujarnya.

Katanya, dana PSA tahap II dan III ini akan disalurkan sesuai jadwal yang akan dibuat setelah berkoordinasi dengan kepala distrik dan lurah.

Pemerintah melalui Presiden Jolowi, kata Ronald, sangat mengharapkan agar Dana BST dan PSA yang diserahkan hari ini, bisa diterima oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan selama pandemi covid-19 dan PPKM yang sedang diberlakukan saat ini.

Sementara, Sekda Mimika, Michael R Gomar dalam sambutannya mengatakan, bahwa ditengah situasi pandemi covid ini tentu masyarakat di kampung, kelurahan, distrik sangat mengalami kesulitan, begitu juga masyarakat di wilayah kota.

"Sudah sangat susah dalam pelaksanaan pekerjaan yang sebagai buruh dan lainnya atas kebijakan pemerintah. Dan juga secara khusus bagi yang ekonomi lemah di wilayah 6 distrik dalam kota," katanya.

Gomar mengatakan, kalau di wilayah pegunungan dan pesisir memang tidak terlalu kelihatan tapi jauh dari jangkauan dari masyarakat luas.

Namun, yang di wilayah kota dan juga di wilayah pesisir yang bisa dijangkau, sangat terlihat bagaimana dampak dari pandemi covid ini membuat masyarakat sangat susah dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

"Pemerintah sudah mempertimbangkan dan melihat bagaimana situasi kondisi daerah sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk memberikan program-program yang cukup banyak bukan hanya Kabupaten Mimika," tutur Gomar.

Diakuinya, bahwa program-program ini bukan saja hanya saat pandemi covid saja diberikan namun sebelum pandemi juga telah diberikan.

Ia mengatakan, cukup banyak laporan dari masyarakat terkait penyaluran bantuan dari pemerintah ini yang tidak tepat sasaran bahkan jumlahnya berkurang.

"Baru 1 kasus yang diangkat tetapi itu nanti akan berlanjut terus untuk beberapa distrik lainnya hanya saja belum ada laporan dari masyarakat. Kami sebagai pimpinan daerah kecewa," ujarnya.

Gomar berharap, jangan sampai masyarakat hilang rasa kepercayaan terhadap pemerintah, akibat penyaluran tidak tepat sasaran, terjadi pemotongan ataupun besaran anggaran tidak sesuai dengan dana yang dialokasikan.

"Kepala distrik tolong bekerja dengan baik, berikan haknya mereka sesuai yang harusnya mereka terima. Bantuan sosial yang diberikan tolong dipertanggungjawabkan dengan baik sekecil apapun itu, 50 ribu atau berapapun harus dipertanggungjawabkan dengan baik karena ini uang negara. Saya minta untuk bekerja dengan baik," ungkapnya. (Shanty)

APBD Perubahan 2021 Diproyeksi Rp4 Triliun

Sekda Mimika Michael R Gomar

MIMIKA, BM

Pemerintah Daerah Mimika memproyeksikan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun 2021 sebesar Rp4 triliun.

Sekretaris Daerah (Sekda) Mimika, Michael R Gomar saat diwawancarai di Hotel Grand Tembaga, Kamis (5/8) mengatakan, APBD perubahan direncanakan minggu depan sudah dibahas bersama DPRD Mimika dan hal ini juga disampaikan ke DPRD.

"Tim anggaran sudah siapkan materinya. Mudah mudahan kita sudah bisa melakukan pembahasan dan juga persiapan sidang paripurna untuk pembahasan APBD Perubahan tahun 2021," tuturnya.

Gomar mengatakan proyeksi anggarannya mencapai kurang lebih Rp4 triliun dikarenakan ada penambahan dari Freeport, dana-dana reguler bagi hasil dan DAU.

"Itu semua sudah diproyeksikan dan dihitung untuk proyeksi APBD perubahan sebesar Rp4 triliun," ujarnya.

Dengan proyeksi Rp4 triliun diharapkan bisa menyelesaikan kegiatan pembangunan yang tertunda di tahun 2021, sekaligus hutang refocusing sebesar Rp244 miliyar.

"Kami berharap tidak terjadi defisit seperti tahun 2020 akibat proyeksi tak sesuai hasil. Sehingga semua program kegiatan yang sudah direncanakan pembangunan di tahun 2021 bisa berjalan efektif walaupun masih dalam pandemi covid 19," harapnya. (Shanty)

Tidak Kantongi PCR, 33 Anggota DPRD Mimika Dilarang Terbang ke Jayapura oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan

Anggota DPRD Mimika, Nurman S Karupukaro

MIMIKA, BM

Sebanyak 33 anggota DPRD Mimika berencana melakukan perjalanan dinas ke Jayapura hari ini, namun ketika akan mengantre di bandara, mereka tidak diizinkan terbang karena tidak memiliki surat keterangan negatif RT-PCR .

Pelarangan tersebut dilakukan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas III Biak Wilayah Kerja Kabupaten Mimika di Bandara Moses Kilangin Sisi Selatan.

Kepada BM, anggota DPRD Mimika Nurman S Karupukaro menjelaskan bukan hanya 33 anggota dewan namun sebagian warga juga tidak bisa diberangkatkan karena kebijakan tersebut.

"Hari ini banyak masyarakat yang mau keluar dari Timika ke Jayapura dan lainnya tetapi khusus di Papua yang biasanya kami menggunakan antigen sekarang harus wajib dengan PCR, akibatnya kami semua anggota dewan batal berangkat," ujarnya.

Nurman mengatakan kebijakan seperti ini menyulitkan masyarakat karena PCR dapat diproses setelah 40 orang dan hasilnya kadang harus menunggu hingga beberapa hari ke depan.

"Kami disini tidak bisa menerapkan itu karena kapasitas per hari untuk tes Covid PCR cuma 40 orang sedangkan maskapai yang akan memberangkatkan orang lebih dari itu," katanya.

Menurutnya untuk penerbangan intra antar Papua seharusnya hanya mewajibkan swab antigen saja, tidak harus menggunakan hasil PCR.

"Ini menyulitkan kami di lapangan. Kalau untuk keluar jawa tidak masalah tapi ini yang membuat kita susah adalah pada saat kita mau ke Papua sendiri dari Timika ke Jayapura, Sorong dan lainnya harus PCR. Sementara kita semua tahu bahwa untuk Timika yang melayani PCR itu hanya satu tempat yakni RSUD saja," terangnya.

Lagipula menurut Nurman, sebagian besar anggota DPRD termasuk masyarakat sudah mematuhi protokol kesehatan lainnya diantaranya melakukan vaksin.

"Kami sudah melakukan persyaratan yang lain seperti vaksin dan swab antigen tetapi khususnya di terminal Timika ini dari KKP tidak memberikan kebijakan untuk siapapun berangkat kalau tanpa PCR. Ini yang kami sesalkan," ungkapnya.

Akibat pelarangan ini, dalam waktu dekat DPRD Mimika akan memanggil semua pemangku kebijakan khususnya tim satgas covid untuk melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) karena dampak ini juga dirasakan banyak masyarakat.

"Biaya terbang ke Jayapura 600 tapi biaya PCR 900. Ini mahal dan menyulitkan masyarakat. Kami 33 orang mau ke Jayapura dalam rangka keputusan politik kemarin (MA) namun tidak jadi karena PCR sehingga kami semua batal berangkat. Kita akan panggil secara khusus untuk RDP masalah ini," ujarnya.

Sementara itu ketika diminta BM menyikapi masalah ini, di Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Bandar Udara Kelas II Mozes Kilangin Timika, Asep Soekarjo mengatakan tugas pihaknya hanya menyediakan fasilitas terkait operasional penerbangan.

"Terkait dengan covid, ada gugus tugas baik dari pusat maupun daerah. Ada edaran dari menteri kesehatan terkait aturan ini. Surat edaran bupati Mimika juga seperti itu. Kalau kami sih PCR atau tidak kami tidak bisa intervensi karena itu semua kewenangan dari KKP dan operator penerbangan. Ini bukan tugas kami karena fungsi dan tugas kami menjaga keselamatan pernerbangan.," tegasnya. (Ronald)

Top