Pemkab Mimika Gelar Forum Perangkat Daerah
Bupati Eltinus Omaleng dan sekda foto bersama pimpinan opd dan forkopimda
MIMIKA, BM
Distrik, kelurahan dan kampung telah melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
Sebelum dibahas dalam Musrenbang kabupaten, usulan dari distrik terlebih dahulu dibahas dalam Forum Perangkat Daerah yang digelar selama dua hari, Jumat-Sabtu (22-23/3/2024) di Hotel Horison Diana.
Melalui forum OPD tersebut, distrik dan OPD teknis langsung bertemu membahas dan langsung menginput dalam aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).
Kegiatan yang merupakan tahapan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 itu dibuka oleh Bupati Mimika DR Eltinus Omaleng, SE.,MH.
Adapun tema pembangunan tahun 2025 "Pembangunan Infrastruktur Untuk Peningkatan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal dan Penguatan Daya Saing Menuju Mimika Unggul".
Ketua Panitia, Palilu Tangke dalam laporannya menyampaikan, tujuan dilaksanakan kegiatan ini adalah untuk menyelaraskan program kegiatan OPD dengan usulan program kegiatan hasil musrembang tingkat distrik.
Selain itu mempertajam indikator serta target program dan kegiatan perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah dan menyelaraskan program kegiatan antar perangkat daerah dan lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran.
Bupati Mimika DR Eltinus Omaleng dalam sambutan mengatakan, penyelenggaraan forum perangkat daerah merupakan bagian dari tahapan penyusunan perencanaan pembangunan daerah untuk menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan Kabupaten Mimika tahun 2025 yang diselaraskan dengan rencana kerja atau Renja perangkat daerah dan bermuara pada RKPD dan rancangan anggaran pendapatan belanja daerah atau (RAPBD).
"Melalui kegiatan ini diharapkan dapat merumuskan rencana pembangunan Kabupaten Mimika ke depan ke arah yang lebih baik dalam upaya peningkatan kualitas keluaran kegiatan yang lebih baik berdasarkan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh setiap perangkat daerah dengan mengakomodir kebutuhan masyarakat," kata Bupati Omaleng.
Ia berharap, kepada kepala distrik dan pimpinan OPD dalam melaksanakan pembahasan, menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan tahun anggaran 2025 dengan merespon aspirasi masyarakat yang telah disepakati dalam musrembang distrik sebelumnya yang sesuai arah kebijakan dan prioritas pembangunan dengan tetap meperhatikan hal-hal sebagai berikut;
Pertama, Tahun 2025 merupakan tahun transisi maka dokumen Renja-OPD tetap berpedoman pada Renstra OPD yang belum tercapai dan mengacu pada rancangan awal rencana kerja pemerintah daerah (Rkpd) tahun anggaran 2025.
Kedua, mengevaluasi pelaksanaan Renja-Opd tahun lalu berdasarkan Renstra-OPD termasuk program/kegiatan yang belum terselesaikan dan masih perlu untuk dilanjutkan.
Ketiga, merumuskan prioritas program dan kegiatan, indikator yang terukur, kelompok sasaran, lokasi dan pagu indikatif dari setiap OPD.
Katanya, konsep pembangunan di Papua secara khusus di Kabupaten Mimika didasarkan pada pengertian bahwa pembangunan harus dilakukan secara berkelanjutan dan partisipatif, artinya bahwa semua elemen masyarakat terlibat dalam proses pembangunan dengan memperhatikan kearifan lokal, budaya dan adat istiadat masyarakat setempat.
"Oleh karena itu perlu keberlanjutan membuka akses dan pengembangan infrastruktur, meningkatkan kualitas pendidikan dan SDM, mendorong kewirausahaan dan pengembangan ekonomi lokal serta meningkatkan koordinasi antar pihak yang ada di Kabupaten Mimika," ungkapnya.
Selanjutnya, Kepala Bappeda Mimika Ir Yohana Paliling mengatakan, Forum OPD ini seperti biasanya bertujuan untuk merangkum usulan-usulan dari Musrenbang distrik lalu diketemukan oleh OPD-OPD yang mereka tuju.
Ada 900 sekian usulan dari distrik yang sudah masuk di SIPD dan itu nanti akan dikomunikasikan dengan OPD.
"Sekitar 20 OPD yang akan mereka sasar dengan tetap berpedoman pada indikator yang ada, mana yang masuk mandatory, SPM untuk tingkat penurunan kemiskinan, stunting, inflasi. Fokus kita ke situ. Kita berharap 2024 ini kekurangan-kekurangan yang belum kita capai di RPJMD maka di terakhir ini kita bisa selesaikan,"tutur Yohana.
Yohana mengaku memang datanya belum ada karena saat ini masih berorientasi ke data 2023 dari BPS.
"Dari 900 an sekian usulan yang masuk memang masih sebagian besar di PUPR, pendidikan dan kesehatan. Artinya, sudah sesuai dengan tema kita yakni infrastruktur yang kita prioritaskan," ujarnya.
Dijelaskan, berdasarkan tema pembangunan tahun 2025, Infrastruktur yang dibutuhkan adalah untuk membuka akses pelayanan publik.
Artinya, masyarakat mendekat ke pelayanan tetapi pemerintah sebagai pelayan publik juga bisa sampai di masyarakat dengan cepat.
"Tahun ini kita ada beberapa kegiatan di Dinas Perhubungan untuk membangun dermaga yang anggarannya cukup besar. Ada beberapa dermaga yang akan kita bangun untuk memudahkan layanan juga disamping jalan, jembatan kemudian fasilitas bandara,"jelas Yohana.
Karena, kata Yohana, akses masyarakat dari kampung harus menggunakan pesawat kalau di dataran rendah pesisir yang masih bisa dijangkau dengan jalan itu di 6 distrik dalam kota semua sudah bisa dijangkau.
"Hanya saja mungkin pemeliharaan dengan fasilitas yang sudah ada tetapi untuk beberapa distrik yang ada di pesisir masih banyak PR di situ,"ungkapnya.
Diketahui, untuk hari pertama ada 9 distrik yakni Distrik Mimika Baru, Mimika Timur, Mimika Barat Jauh, Wania, Tembagapura, Kuala Kencana, Mimika Barat Tengah, Mimika Tengah dan Distrik Hoeya. Sedangkan, besok akan dilanjutkan dengan distrik lainnya lagi. (Shanty Sang)
