Enam Lokasi Tanah Masih Dipermasalahkan Warga, Pemda Lakukan Pendekatan Persuasif
Suasana berlangsungnya pertemuan
MIMIKA, BM
Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mengadakan pertemuan membahas permasalahan tanah di beberapa lokasi.
Pertemuan tersebut dilaksanakan di Hotel Swiss-Belinn, Selasa (28/11/2023) dan dibuka secara resmi oleh Asisten II Setda Mimika, Willem Naa.
Adapun sejumlah lokasi tanah yang menjadi pembahasan dalam rapat diantaranya lokasi Jalan dari Bundaran Petrosea menuju Bandara sisi selatan, Bundaran Bandara sisi selatan, Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) dan tiga sekolah SD yakni SD Negeri 5, SD Negeri 2 dan SD Kwamki Baru.
Kepala Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Yulianus Waramori, mengatakan bahwa dalam pertemuan ini disepakati untuk dilakukan edukasi kepada masyarakat yang masih mengklaim. Hal tersebut dikarenakan ada beberapa warga yang belum begitu paham tentang aturan pengadaan tanah.
“Jadi memang harus kita jelaskan secara pelan baru mereka bisa mengerti, kita lakukan melalui pendekatan persuasif,” kata Yulianus.
Yulianus mengatakan, penanganan permasalahan tanah ini Pemda Mimika akan mengacu pada peraturan pengadaan tanah. Mekanisme pengadaan tanah itu mulai dari perencanaan, pengadaan sampai penyerahan.
“Hanya saja kembali lagi apa masyarakat mengerti atau tidak. Yang terjadi selama ini ya mereka tidak mengerti, makanya di lapangan kami dapat begitu, mereka mau kita ikuti apa yang mereka inginkan,”katanya.
Untuk itu, kata Yulianus, langkah yang diambil adalah melakukan pendekatan ke warga untuk menjelaskan tentang mekanisme pengadaan tanah.
Lahan-lahan yang bermasalah ini akan diselesaikan. Rencananya, akan dibayar, tetapi memang ada sebagian yang belum dibayarkan karena dokumennya belum lengkap.
Di Jalan Petrosea ke bandara sudah dibayarkan, tetapi masih tersisa satu pemilik lahan yang belum dibayarkan.
“Itu yang buat kami ragu untuk bayar. Tapi ada sebagian yang sudah terbayar hanya satu yang belum dibayarkan karena masih ngotot dengan nilai NJOP,” katanya.
Ia menambahkan, direncanakan tim terpadu dalam waktu dekat ini akan turun melakukan pendekatan persuasif kepada warga. (Shanty Sang)
