Pj. Bupati Mappi Teken MoU Bersama Bank Papua Tentang CMS Kasda - FMIS dan Payroll Gaji
Foto bersama Pj. Bupati Mappi dengan Direktur Operasional Bank Papua usai Teken MoU Bersama
MAPPI, BM
Pemerintah Kabupaten Mappi Provinsi Papua Selatan (PPS) melalui Badan Pengawasan Keuangan Daerah (BPKD) melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama dengan PT Bank Pembangunan Daerah Papua.
Penandatangan perjanjian kerjasama antara BPKD Pemda Mappi dengan PT Bank Pembangunan Daerah Papua ini tentang CMS KASDA - FMIS dan Payroll Gaji di lingkup Pemkab Mappi yang dilakukan pada Senin (18/9/2023) di Pendopo.
Teken MoU ini dihadiri langsung Pj Bupati Mappi, Michael R. Gomar bersama Direktur Operasional Bank Papua, Isak S. Wopari.
"Hari ini (senin-red) kita lakukan penandatangan kerjasama dengan Bank Papua dalam rangka mewujudkan Good Goverment dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah," ungkap Pj Bupati Mappi.
Dikatakan Pj Bupati dengan adanya MoU tersebut, para kepala OPD dapat memanfaatkan pengelolaan aplikasi FMIS, CMS dalam rangka mengintegrasikan keduanya untuk pengelolaan keuangan yang lebih baik.
"Secara khusus kami pemerintah Kabupaten Mappi sejak tahun 2022 lalu, kita baru melakukan MoU atau kerjasama dengan BPKP dengan menggunakan Simda BPKP sebelumnya di kelolah oleh pihak konsultan. Menurut hemat saya ini terjadi pemborosan anggaran yang lebih penting dari itu adalah dimana SDM pengelolah keuangan daerah kita tidak bisa berkembang," jelasnya.
Disebutkan bahwa SDM ini adalah aparatur pemerintah yang bekerja di BPKAD, Bappeda yang menyusun tahapan perencanaan sampai pengelolaan anggaran dan pertanggungjawaban tetapi selama ini dikelolah oleh konsultan.
Menurutnya, ini adalah satu kemunduran yang sangat jauh karena saat ini pemerintah daerah sedang berlomba mengikuti perubahan perkembangan penyelenggaraan pemerintahan yang berubah sangat cepat dengan inovasi baru, dimana kepala daerah juga berlomba menyampaikan inovasi dalam pemerintahan.
"Apabila kita tidak melakukan ini, maka sampai kapan kita baru berkembang dan maju? Termasuk pembayaran gaji yang sampai saat ini masih terbagi di dua Bank berbeda," ujarnya.
"Kebijakan saya, kembalikan semuanya ke Bank Pemerintah (Bank Papua) PNS, PKD semua wajib mempunyai rekening Bank Papua, sehingga terkoordinir pengelolaan keuangan secara bertanggungjawab karena yang punya SK Bupati tentang penunjukan bank kas daerah itu Bank Papua," tegasnya.
Gonar menyebutkan, bagaiamana mau minta pertanggungjawaban, jika daftar gaji saja harus diambil dari dua bank berbeda. Menurutnya, hal ini sudah pasti berdampak pada pelaporan keuangan.
"Kalau kita tidak melakukan hal ini maka sampai kapanpun kita masih terus melakukan pola lama untuk keuntungan pribadi, keuntungan kelompok dan organisasi," ucapnya.
Gomar menegaskan juga bahwa ada beberapa perhatian khusus dalam penyusunan perubahan APBD, karena ia menilai masih banyak hal yang membutuhkan perbaikan.
"Kita mesti akui masih memiliki keterbatasan SDM aparatur, salah satu contoh penganggaran yang tidak sesuai dengan belanja dan penginputan belanja yang tidak sesuai dengan sub program kegiatan," sebutnya.
Pj Bupati Mappi menuturkan, BPKP hadir untuk mengimplementasikan Simda versi 5 dalam pengelolaan keuangan penataan keusahaan. Ini juga sangat terbatas karena dalam waktu dekat sudah dilakukan pendampingan SIPD yang nanti akan dilakukan implementasi pada tahun 2024 dimana semua akan terpusat pada SIPD.
"Saya berharap bapak ibu kepala OPD dapat memahami ini dengan baik dan ini menjadi tanggungjawab kita bersama untuk melakukan pengelolaan keuangan secara baik dan benar. Tetapi juga dalam pelaporan yang mana ada beberapa OPD tertentu selalu mengalami keterlambatan. Tolong hal ini diperhatikan dengan baik," tuturnya.
Sementara itu Direktur Operasional Bank Papua, Isak S. Wapori menyampaikan apresiasi dan ucapan terimakasih kepada Pj. Bupati Mappi, Pemda Mappi dan seluruh masyarakat yang telah mempercayakan Bank Papua untuk bekerja serta memberikan dampak positif bagi masyarakat di Kabupaten Mappi.
"Meski sekarang ini ada pemekaran DOB di enam provinsi di tanah Papua tetapi yang masih menyatuhkan kita semua adalah Bank Papua. Atas nama Direksi kami menyampaikan terimakasih kepada bapak bupati yang telah memberikan kami kesempatan bekerja melayani dan terus berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat di Kabupaten Mappi," ungkapnya.
Hadir dalam kegiatan MoU ini selain Pj Bupati, Michael R. Gomar dan Direktur Operasional Bank Papua, Isak S. Wopari, hadir pula Sekda Mappi, Ferdinandus Kainakaimu, kepala Bank Papua Cabang Mappi serta para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemkab Mappi. (Red/Ronald Renwarin)
