Hindari Tumpang Tindih Kawasan, Bappeda  Inventarisir Kebutuhan Pelepasan Kawasan Hutan

Suasana rapat di Kantor Bappeda Mimika

MIMIKA, BM

Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Mimika menggelar rapat untuk menginventarisir kebutuhan pelepasan kawasan hutan.

Pertemuan tersebut berlangsung di Kantor Bappeda, Kamis (23/6) dilakukan guna menghindari terjadinya tumpang tindih penataan kawasan hutan.

Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda, Scienray Aris Morin mengatakan Invetarisasi ini diperuntukan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemda Mimika yang sedang atau akan merencanakan pembangunan.

Kegiatan ini berkaitan dengan inventarisasi pelepasan kawasan hutan di Mimika. Pasalnya, sejauh ini pihaknya terkendala dengan pelepasan kawasan hutan yang mana pada revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Mimika ternyata banyak sekali tata ruang kawasan yang tidak sesuai dengan RTRW yang ada.

"Itu yang menjadi kendala sehingga terjadi tumpang tindih kawasan. Yang dimaksud tumpang tindih adalah perbedaan data antara kenyataan di lapangan dengan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)," ujarnya.

Ia mencontohkan seperti kawasan perkotaan di Mimika itu sudah gedung permukiman dan lainnya. Namun, ternyata di data KLHK masih status kawasan hutan.

"Jadi kita kumpulkan OPD dan BUMN untuk membicarakan perencanaan pembangunan yang sudah mereka rencanakan di beberapa lokasi, agar tidak terjadi tumpang tindih," katanya.

Menurutnya, OPD diminta untuk menginventarisir agar pihaknya bisa membuat usulan ke KLHK sehingga jika bangunan yang direncanakan berada di status kawasan hutan, dapat diturunkan statusnya menjadi kawasan yang sesuai, sehingga pembangunan dapat dilakukan.

"Contoh Dinkes mau bangun Puskesmas Wania atau Kwamki Narama tapi status lahannya masih kawasan hutan, tapi kawasannya sudah pemukiman, makanya itu kami akan proses masukan usulan ke kementerian KLHK untuk nantinya dilakukan pelepasan status  kawasan dari hutan ke pemukiman," Jelasnya.

Setelah diusulkan maka, KLHK akan menggeluarkan persyaratan yang harus dipenuhi oleh OPD untuk pengajuan penurunan status kawasan.

Adapun tiga langkah penurunan status kawasan atau pelepasan kawasan kehutanan yang dapat dilakukan yakni dengan menunggu revisi RTRW Provinsi, cara parsial atau pengajuan pelepasan kawasan kehutanan, dan Tanah Objektif Reformasi Agraria (TORA).

Jadi ada tiga mekanisme untuk merubah kawasan hutan yakni pertama menunggu revisi RTRW Provinsi, Parsial dengan inventarisasi, hasil datanya akan dikirim ke KLHK tim terpadu untuk di analisa apakah sudah sesuai dengan perencanaan atau belum.

"Kalau belum maka itu akan menjadi temuan KLHK. Jadi kita usulkan 40.000 hektare lebih belum tentu semua keluar pelepasan status kawasan hutan atau dengan Tanah Objektif Reformasi Agraria menjawab kondisi keterlanjuran. Contohnya disitu seharusnya adalah kawasan hutan tetapi kondisi nyatanya sudah jadi pemukiman nah itu namanya kondisi keterlanjuran, nah kita harus dorong pelepasannya melalui TORA," Tambahnya.

Ia juga menyampaikan inventarisasi yang dilakukan dan penyelesaian status kawasan kehutanan dilakukan untuk keperluan jangka panjang pembangunan di Mimika.

"Inventarisasi  OPD ini untuk jangka panjang, untuk 20 tahun kedepan. Kalau seumpama sudah terlanjur bangun dan itu masuk kawasan hutan maka dia harus kasih tau lokasinya mana di titik mana, begitupun dengan yang direncanakan untuk nanti kami usulkan pelepasannya," tutupnya. (Shanty)

Top