Bupati Tegaskan Kegiatan yang Bersumber Dari DAK Harus Dipercepat

Kepala Bappeda Mimika, Yohanna Paliling

MIMIKA, BM

Bupati Mimika, Eltinus Omaleng, SE, MH memimpin rapat evaluasi atau monitoring meja realisasi fisik dan keuangan APBD tahun anggaran 2021.

Dari rapat tersebut yang dilangsungkan di Mozza, Senin (23/8) diperoleh hasil bahwa realisasi fisik APBD Mimika tahun anggaran 2021 sudah mencapai 60,50 persen.

Kepala Bappeda Mimika, Yohana Paliling usai pertemuan mengatakan, pertemuan ini merupakan evauasi monitoring meja yang kedua.

Sebelumnya, pada 10 Mei lalu telah dilaksanakan monitoring pertama dan pada monitoring pertama realisasi fisik berada di posisi 21,6 persen.

"Itu kegiatan fisik tidak termasuk untuk belanja gaji dan lain lain karena itu otomatis berjalan," tutur Yohana.

Menurutnya, Bupati Mimika, Eltinus Omaleng dalam pertemuan ini meminta agar OPD pengelola Dana Alokasi Khusus (DAK) mempercepat penginputan kontrak kegiatan-kegiatan ke aplikasi Monitoring Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara
(Om Span).

Pasalnya, batas waktu yang diberikan hanya sampai tanggal 30 Agustus. Jika kontrak tidak terinput di aplikasi Om Span maka anggaran dari pusat tidak ditransfer ke rekening daerah.

"Ini adalah salah satu penegasan bupati dalam pertemuan. Jadi OPD yang mengelola dana DAK diminta untuk segera membereskan administrasi penagihannya," tutur Yohana.

Yohana menambahkan, untuk kegiatan yang bersumber dari dana Otsus sejauh ini berjalan baik dan telah sesuai dengan progresnya termasuk dana yang bersumber dari dana Bagi Hasil Pajak (BHP).

"Yang fisik sebenarnya semua sudah berjalan dan dalam proses sebagian besar pengajuan uang muka. Artinya, uang muka ini juga harus dipercepat karena itu mendukung percepatan realisasi fisik," ujarnya.

Menurutnya bupati menegaskan hal tersebut karena mengingat waktu pengerjaan fisik yang berbeda dan juga karena tidak semua kontraktor dan pihak ketiga mempunyai modal yang cukup untuk menjalankan pekerjaan ini.

"Sangat diharapkan kalau adminnya selesai segera ajukan uang mukanya. Dalam rapat juga disebutkan bahwa kendala untuk dana DAK agak terlambat pembayarannya karena memang dananya baru di transfer di Agustus ini," kata Yohana.

Terkait dengan hasil monitoring, Yohana juga mengatakan hingga Agustus pencapaian sudah diangka 60,50 persen menunjukan bahwa proses pekerjaan fisik telah berjalan sebagaimana mestinya.

"Jadi kita berharap nanti di November sudah selesai. Karena sekarang sedang dalam proses pengerjaan. Memang dari awal saya sudah sampaikan bahwa sebagian besar kegiatan fisik tahun ini perencanaannya suďah selesai. Jadi itu kan mempercepat progres. Kecuali kegiatan-kegiatan mendesak dalam rangka PON tapi itu pun tidak banyak," ujarnya.

Lanjutnya, untuk PON sudah tidak ada dalam perencanaan anggaran di APBD Perubahan sementara Pesparawi tetap dianggarkan tetapi tidak sesuai dengan anggaran yang ada di APBD.

"Itu baru diusulkan belum sampai di DPRD, belum paripurna karena kita masih menunggu legalitas DPRD untuk paripurna. Mudah mudahan minggu ini bisa. Kalau minggu ini bisa berarti perubahan selesai baru kita masuk ke APBD induk 2022," tambah Yohana.

Setelah monitoring meja, monitoring lapangan dijadwalkan akan dilakukan Septemper atau awal Oktober. Diusahakan sebelum PON sudah dilakukan.

Yohana juga mengungkapkan bahwa sebagian besar kegiatan PON dibiayai oleh PB PON. Saat ini sebagian besar sudah memasuki tahap akhir.

"Ini sesuai dengan proposal kita yang kita ajukan dan kemarin kepala badan keuangan sebagai bendahara keuangan PON sudah ke Jayapura juga untuk administrasi itu. Artinya setelah kembali bisa segera berjalan semuanya," ungkapnya. (Shanty)

Top