Luar Biasa, HGB Lapangan Golf Berakhir, Pemda Mimika akan Terima Rp80 Miliar dari Freeport

Kepala Bapenda Mimika, Dwi Cholifah saat berada di lapangan Golf Kuala

MIMIKA, BM

Masa berlaku Hak Guna Bangunan (HGB) Lapangan Golf milik PT Freeport Indonesia telah berakhir sekitar 20 tahun lebih.

Dengan berakhirnya HGB ini maka Freeport harus membuat permohonan baru dan mereka harus membayar Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp80 miliar.

"Kita akan terima Rp80 miliar dari Freeport. Sekarang belum dibayar karena masih proses administrasi pengukuran dan lainnya di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Mimika," tutur Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Mimika, Dwi Cholifah saat dikonfirmasi BM, Jumat (20/8).

Dwi mengatakan, setelah prosesnya selesai di BPN Timika akan dilanjutkan ke Kanwil BPN Provinsi Jayapura dan selanjutnya diteruskan ke Kantor BPN Pusat untuk diterbitkan haknya.

Lanjutnya, karena sudah berakhir dan baru mengajukan permohonan, maka PTFI akan dikenakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan itu adalah pajak daerah.

"Permohonan baru ini yang menyebabkan mereka (Freeport) harus bayar BPHTB. Namun untuk pembayarannya masih menunggu ijin HGB dari BPN Pusat di Jakarta," tutur Dwi.

Dijelaskan, perhitungan sederhananya adalah NJOP di tanah itu dikali luas. Dan semua itu sudah dihitung sehingga telah mendapatkan nilai yang harus dibayarkan oleh PTFI.

Dwi mengakui bahwa pemerintah daerah sudah melakukan koordinasi dengan PT Freeport Indonesia terkait pembayarannya.

"Freeport sudah siap untuk bayar. Kita sudah koordinasi dengan mereka dan mereka sudah siap," katanya.

Ia menambahkan, dana ini belum tercatat di APBD Kabupaten Mimika tahun 2021 sehingga jika terealisasi maka nomona APBD akan bertambah.

"Mudah-mudahan dalam 1 atau 2 bulan ini sudah keluar surat dari pusat keputusan Menteri Agraria tentang pemberian hak," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Timika, Pantoan Tambunan menjelaskan, pengurusan perpanjangan HGB masih dalam tahap pengurusan ijin lokasi, sehingga belum dipastikan waktu penerbitannya.

Untuk pembayarannya sendiri dilakukan setelah ada SK Pemberian Hak dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang BPN karena luasnya merupakan kewenangan kementerian.

"Kami usahakan, saya juga ingin Pemda dapat PAD dari BPHTB ini. Tapi keputusannya bukan di tangan saya, ini kewenangan Menteri ATR/BPN,” tuturnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, jangka waktu maksimal HGB berakhir adalah 30 tahun dan dapat diperpanjang dengan jangka waktu maksimal 20 tahun.

"Perpanjangannya juga dilakukan minimal dua tahun sebelum jatuh tempo sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tengang Hak Guna Bangunan," ungkapnya. (Shanty)

Top