Pemda Mimika Kembali Tunjukan Kepedulian Mereka Terhadap Pelaku Usaha di Masa Pandemi

Bupati Mimika Eltinus Omaleng dan Wakil Bupati Johannes Rettob saat mengikuti Upacara Bendera HUT RI ke-76

MIMIKA, BM

Pemda Mimika terus berupaya memberikan keringanan dan kemudahan kepada masyarakat terutama pelaku usaha yang mengalami dampak ekonomi akibat pandemi covid-19.

Terbaru, Bupati Mimika Eltinus Omaleng kembali mengeluarkan tiga paket regulasi dalam relaksasi pajak daerah akibat pandemi covid.

Pasalnya, di massa pandemi ini, perekonomian masyarakat termasuk para pengusaha mengalami penurunan secara signifikan sehingga kemampuan memenuhi biaya operasional termasuk pajak turut menurun.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Mimika, Dwi Cholifa kepada BM mengungkapkan, dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi Bupati Mimika mengeluarkan peraturan Bupati Mimika Nomor 21 Tahun 2021 tentang penghapusan sanksi administrasi atau denda pajak daerah dalam rangka penanganan dampak ekonomi akibat bencana penyebaran covid 19.

Selain itu ia juga menerbitkan surat keputusan Bupati Mimika nomor 233 tahun 2021 tentang perpanjangan tanggal jatuh tempo pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) dan SE Bupati Mimika No. 973/610/2021 tentang pemberian insentif pajak bagi WP daerah.

"Tanggal jatuh tempo PBB-P2 adalah 31 Oktober. Jika pembayaran pajak dilakukan di atas tanggal ini maka dikenakan denda. Namun dengan adanya SK ini, masyarakat masih diberikan waktu untuk membayar hingga batas waktu 31 November 2021," jelasnya

Pengurangan pajak juga akan diberikan kepada wajib pajak yang mengajukan permohonan atau keberatan disesuaikan dengan peraturan daerah terkait pajak yang dimaksud.

"Berdasarkan peraturan dan SK Bupati tersebut, maka pemerintah memberikan insentif pajak bagi wajib pajak berupa penghapusan sanksi administrasi atau denda pajak daerah tertuang mulai tahun 2016 sampai dengan 2021 dengan ketentuan pembayaran dilaksanakan transaksi pembayaran sampai tanggal 30 November 2021," tutur Dwi.

Katanya, penghapusan denda ini harus sampai pembayaran bulan November 2021 untuk 10 jenis pajak. Dan bagi pengurangan pajak akan diberikan jika wajib pajak mengajukan permohonan.

Menurutnya, tiga regulasi ini memang tidak sepenuhnya mampu menyelamatkan dunia usaha namun diakui cukup meringankan beban yang dialami oleh para pelaku usaha.

"Ini merupakan relaksasi pajak daerah yang kesekian kalinya yang diberikan oleh pemda setelah sebelumnya kita lakukan pemotongan 50 persen bagi pajak hotel, restoran dan pajak hiburan selama 2 bulan. Semoga, dengan regulasi yang diberikan lagi ini dapat sedikit meringankan beban masyarakat khususnya pengusaha," ungkapnya. (Shanty)


Top