Kisruh Insentif Tokoh Agama Terjawab Sudah

RDP DPRD Mimika bersama sejumlah OPD di ruang rapat DPRD, Rabu (29/7)

MIMIKA, BM

Beberapa waktu lalu, sejumlah tokoh agama mendatangi Kantor DPRD Mimika untuk mempertanyakan kejelasan mengapa insentif mereka belum dibayarkan.

Mereka meminta legidlatif untuk menanyakan alasan mengapa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Mimika belum melakukan pembayaran insentif tokoh agama tahun 2021.

Akibat adanya aduan ini dan agar ada penjelasan dari pemerintah daerah, maka pada Rabu (28/7) siang, DPRD Mimika menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP).

RDP ini dihadiri perwakilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK), Dinas Sosial, Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) dan Inspektorat.

RDP dipimpin langsung Wakil Ketua I DPRD Mimika, Alex Tsenawatme yang berlangsung di ruang rapat serbaguna DPRD.

Dalam RDP, diketahui bahwa Pemerintah Daerah Mimika di tahun ini telah menganggarkan dana sebesar Rp10,356 miliar untuk insentif tokoh agama. 863 tokoh agama akan mendapatkannya.

Dari jumlah anggaran ini, setiap tokoh agama akan mendapatkan insentif sebesar Rp1 juta setiap bulan dan akan dibayarkan per semester atau enam bulan sekali.

Asisten I Setda Mimika, Yulianus Sasarari dalam pertemuan ini mengatakan, pengucuran dana ini sebagai bentuk  perhatian pemerintah daerah terhadap dedikasi dan pengabidan para tokoh agama di Mimika. Dana ini dianggarkan melalui APBD.

"Insentif mereka ini kami berikan berdasarkan kebijakan Pemda mulai tahun 2017 melalui Dinas Sosial," tutur Yulianus.

Pada tahun 2018, berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK rekomendasikan bahwa bantuan dari Pemda Mimika harus dikelola oleh BPKAD. Sehingga diajukan kembali melaui APBD Perubahan 2019 oleh Dinas Sosial. Semuanya sudah tersalurkan.

"Tahun 2020 sampai 2021 dana ini dikelola oleh DPMK. Untuk tahun ini awalnya tidak diajukan dalam penyusunan RKA namun kemudian berdasarkan Permendagri tentang klasifikasi anggaran pembayaran insentif para tokoh agama maka dimasukan ke DPA DPMK Tahun 2021," kata Yulianus.

Dana tersebut sebenarnya telah diproses untuk dibayarkan. DPMK sebagai pengeloa dana tersebut telah mengajukan surat permintaan penyediaan dana ke BPKAD tanggal 6 Mei 2021 dan tanggal 7 Mei 2021 persetujuan penyediaan dana dari BPKAD dikeluarkan.

"Saat ini masih dilakukan pendataan sehingga insentifnya belum dibayar," ujarnya.

Kepala Dinas Sosial, Petrus Yumte mengatakan, mereka menangani dana ini pada tahun 2017 dan 2018. Sekitar 700-an tokoh agama mendapatkan bantuan tersebut dengan total anggaran sebesar Rp8 miliar.

"Insentif ini semua langsung masuk ke rekening tokoh agama dan Dinas Sosial hanya memegang administrasinya saja. Memang ada beberapa tokoh agama yang belum ada karena bermasalah di rekening yakni tidak memiliki rekening Bank Papua. Bagi yang belum punya uangnya tetap ada di Bank Papua nanti kalau sudah punya baru dibayarkan," tutur Yumte.

Dikatakan, sebelum dibayarkan pihaknya terlebih dahulu melakukan verifikasi. Hal ini dilakukan karena awalnya ditemukan ada masalah bahwa jumlah tokoh agama Kristen ternyata melebihi anggaran yang disediakan oleh pemerintah.

"Sehingga yang dibayarkan misalnya kepada pastor maka hanya Pastor Paroki saja yang terima, sementara untuk pendeta hanya ketua klasis saja. Jadi tidak bisa dibayarkan semua karena anggaran terbatas," ujarnya.

Sementara Sekretaris BPKAD Mimika, Lukas Lulli Lasan mengatakan bahwa sesuai aturan belanja hibah berupa barang penganggarannya harus melalui dinas, namun jika berupa uang maka dikembalikan ke BPKAD.

Hanya saja tahun 2021 dana ini dikembalikan ke DPMK karena mengacu pada Permendagri Nomor 90 tentang pemuktahiran keuangan daerah.

"Untuk tahun 2021 sudah diajukan ke DPMK dan tinggal menunggu SPM untuk pencarian dan dana ini bersumber dari dana bagi hasil bukan melalui Dana Otsus,” kata Lukas.

Kepala Sub Bagian Program DPMK Mimika, Warda Hulukati mengaku saat ini pihaknya sedang bekerja untuk memverifikasi besaran anggaran di DPA untuk dua item senilai Rp 12.832.800.000 yang diperuntukkan untuk pembayaran honor RT dan tokoh agama.

"Kami bukan tidak mau membayarkan, tapi kami butuh waktu untuk verifikasi. Kami berharap para tokoh agama bersabar. Saat ini kami juga sedang usahakan untuk segera membayarkannya,”ungkapnya.

Berdasarkan laporan yang disampaikan perwakilan OPD, Wakil Ketua I DpRD Mimika Alek Tsenawatme menyampaikan beberapa kesimpulan.

DPRD meminta agar dilakuan kembali pendataan secara baik dan benar kepada Dinas Sosial dan DPMK Mimika.

Selain itu, dewan juga meminta agar anggaran untuk insentif pelayan dinaikkan dan tidak hanya diakomodir dalam dana perimbangan namun juga dana otsus.

Sementara itu terkait insentif hamba Tuhan yang dianggarkan dalam APBD 2021 tetap direalisasikan.

"Insentif yang dianggarkan di APBD 2021 tetap direalisasikan di DPMK dan saat ini sedang dalam proses. Sedangkan untuk pembayaran insentif selanjutnya akan dianggarkan pada APBD Induk tahun 2022 dan diarahkan untuk dikembalikan ke Dinas Sosial," ungkapnya. (Shanty)

Top