pariwisata

MIMIKA, BM

Kementerian Pariwisata Republik Indonesia (RI) mengadakan Rapat Koordinasi Pengelolaan Wisata Pendakian Gunung Carstenzs Pyramid dalam rangka penguatan jejaring wisata petualangan nusa di Hotel Horizon Ultima Selasa (19/3).

Asisten Deputi Pengembangan Wisata Alam dan Buatan, Alexander, melalui Kepala Bidang Wisata Petualangan Habib Kusnoto mengatakan pertemuan ini merupakan jawaban terhadap kebutuhan daerah atas pengembangan destinasi wisata petualangan di Kabupaten Mimika.

Output yang diharapkan, terciptanya dokumen yang berisi tentang masukan dan saran pengembangan wisata petualangan yang diikuti kurang lebih 40 peserta rakor, sehingga diharapkan dapat melahirkan suatu konsep berupa ikrar komitmen bersama dan ditandatangani oleh semua pihak yang hadir.

"Ada sembilan langkah pengembangan yang terdiri dari tiga komponen utama yakni pertama destinasi mencakup atraksi, aksesbilitas dan amenitas. Kedua kelembagaan dan industri dimana didalamnya menyangkut sumber daya alam (sda), masyarakat dan industri. Ketiga pemasaran menyangkut branding, advertising dan selling." jelasnya.

Dikatakan rapat koordinasi ini merupakan bentuk fasilitasi kementerian pariwisata dalam pengembangan wisata petualangan. Ada tiga hal penting yang harus diperhatikan yakni pertama sumber daya manusia (sdm) yang tangguh, kompeten dan bersertifikasi. Kedua peralatan yang layak sesuai standar keselamatan dan ketiga kondisi alam.

"Sampai saat ini ada lima peta permasalahan utama yang cukup menghambat pengembangan wisata petualangan yakni minimnya wisata petualangan, keterbatasan carrying, capacity, masalah sampah, wisata yang tersegmentasi dan wisata yang beresiko tinggi,” ungkapnya.

Dalam pertemuan ini Kementerian Pariwisata memfasilitasi pertemuan dengan para pemangku kepentingan terkait yang terdiri dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), masyarakat, perwakilan pelaku usaha pariwisata dan lainnya.

Pasalnya, inti dari pariwisata adalah memiliki keterkaitan dengan sektor lainnya maka pengembangannya sangat memerlukan dukungan dari berbagai sektor terkait.

"Kami memberikan dukungan penuh untuk terlaksananya kegiatan ini dengan segala keterbatasan dukungan yang ada pada kami, sehingga dibutuhkan suatu usaha yang berkelanjutan. Kami berharap pemerintah daerah, masyarakat dan pelaku wisata di Kabupaten ini terus melanjutkan program ini,” harapnya.

Dengan pertemuan ini diharapkan terciptanya sinergitas bersama instansi terkait dan memberikan dampak ekonomi kepada masyarakat. Guna menunjang hal ini maka perlu dibentuknya suatu badan khusus yang menangani Carstenzs yang juga melibatkan PT. Freeport Indonesia.

Sementara itu, Penjabat Sekda Mimika Marthen Paiding mengatakan gunung carstenzs atau yang biasa dikenal Puncak Jaya atau dalam bahasa Suku Amungme disebut Nemangkawi adalah salah satu gunung tinggi yang berada di Papua dengan ketinggian 4.884 mdpl.

Gunung ini termasuk dalam seven summit (tujuh puncak tertinggi di dunia). Kawasan di Carstenzs juga termasuk langka dan istimewa karena ada salju abadi di dalamnya. Padahal Indonesia merupakan negara beriklim tropis.

"Carstenzs pyramid sudah menjadi salah satu destinasi wisata pendakian paling ekstrim dan jadi incaran trakker sejati. Saat ini bukan hanya jadi objek wisata pendakian kebanggaan Indonesia tapi juga kebanggaan dunia. Sayangnya, wisatawan atau pendaki lokal masih minim bila dibandingkan wisatawan asing,” ujarnya.

Menurut Marthen, mendaki Carstenzs bukanlah satu hal yang mudah karena medannya yang terjal, suhu begitu dingin, angin kencang, hujan, minimnya oksigen di daerah ketinggian dan tak kalah memberatkan ongkosnya mahal serta sulitnya mengurus izin. Akibatnya Carstenzs Pyramid kini berada di peringkat ketiga termahal di dunia.

"Marilah kita sama-sama menjaga dan lestarikan agar anak cucu bisa menyaksikan keindahan yang telah diberikan Tuhan kepada negeri tercinta Indonesia ini. Suku-suku Papua yang tinggal di sekitar puncak Carstenzs jangan hanya jadi penonton saja tapi harus turun langsung mengelola destinasi disana,” ungkapnya.

Ia berharap melalui rapat koordinasi ini dapat menghasilkan kesimpulan dan kesepakatan yang baik dalam penyusunan prosedur operasional standar pengelolaan wisata pendakian Gunung Carstenzs Pyramif. (Elf)

Kadisparpudpora Bernadinus Songbes bersama Kabid Pariwisata Daniel Orun menunjukan tiket

MIMIKA, BM

Terhitung hari ini, Kamis (1/10), Dinas Pariwisata, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (Disparbudpora) Mimika mulai memberlakukan penarikan retribusi di tempat rekreasi Ekowisata Mangrove Puomako PPI.

Penarikan retribusi dilakukan guna mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang didasari Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 26 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

Retribusi ini meliputi Tarif Tiket Wisata dan Tarif Parkir Kendaraan. Untuk Tarif Tiket Wisata anak-anak Rp5000 per orang dan dewasa Rp10.000 per orang untuk sekali masuk.

Sementara Tarif Parkir Kendaraan untuk motor Rp1000, roda empat (mobil) Rp2000 dan roda enam (bus, truck) Rp3000.

Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (Disparbudpora) Bernadinus Songbes, mengatakan penarikan retribusi di rekreasi Ekowisata Mangrove Puomako PPI hanya di hari kunjungan yakni yakni jumat, sabtu dan minggu. Senin hingga kamis ditutup karena sedang dilakukan pengerjaan lanjutan.

"Kami lakukan ujicoba penarikan retribusi ini selama tiga bulan yakni Oktober, November dan Desember. Januari baru kita launching," ujar Songbes.

Suasana sejuk dan rindang di tempat rekreasi ekowisata Mangrove Puomako

Ia mengatakan selama tiga bulan ini instansinya akan merekap pendapatan untuk daerah dari pemberlakukan retribusi ini termasuk melihat bagaimana tanggapan masyarakat.

"Kita akan kumpulkan data jumlah pengunjung, kapasitas kendaraan masuk dan sebagainya dan akan kami laporkan kepada bupati sehingga apa-apa yang kurang dan tidak sesuai akan kita benahi termasuk fasilitas yang ada sebelum di launching Januari tahun depan," jelasnya.

Mantan Kadisperindag Mimika ini menjelaskan, Ekowisata Mangrove Puomako PPI dengan luasan 21 hektar mulai dikerjakan tahun 2018 dimulai dengan pembangunan gedung administrasi, toilet umum dan jembatan jalan.

"Tahun ini kami bangun pagar, pos sekuriti dan talut sampai di jalan. Karena hutan mangrove harus terbuka untuk udara sehingga kami bangun pagar seperti yang di bandara baru," ungkapnya.

Menurutnya, ada satu hal yang kini menjadi perhatiannya yakni adanya dua banguan rumah tinggal di areal mangrove. Pihaknya akan melakukan pengecekan terhadap bangunan tersebut.

"Kita lagi cek mengenai status kepemilikan. Bangunan jelas tapi tanahnya bagaimana karena termasuk dalam kawasan hutan mangrove. Kita secara internal juga sedang menyiapan sekuriti, petugas kebersihan dan petugas parkir. Ke depan kami juga rencana kembangkan trucking kali di kawasan ini jadi pengunjung juga bisa memutari hutan ini dengan gunakan perahu," ungkapnya. (Ronald) 

Pertemuan pembahasan Ranperda Pariwisata di Moza

MIMIKA, BM

Dalam upaya melakukan pengembangan dan optimalisasi potensi pariwisata di Mimika, pemerintah daerah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menggelar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pariwisata.

Penyusunan Ranperda tersebut merupakan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (Ripparda) Mimika tahun 2020-2035.

Pejabat Sekda Mimika, Jenni O Usmany dalam sambutannya di Mozza, pada Jumat (16/10) mengatakan, perencanaan dan pengembangan pariwisata Kabupaten Mimika pada dasarnya dititikberatkan pada pengembangan wisata alam kawasan pesisir pantai wisata sejarah dan objek wisata lainnya.

Berdasarkan karakteristik dan segmentasi objek yang dimiliki, rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah Kabupaten Mimika akan berhasil dalam pelaksanaannya jika dibarengi dengan dasar dan landasan yang rasional.

Hal ini harus didukung dengan menerapkan mekanisme konsep perencanaan komprehensif dalam satu sistem berdasarkan potensi dan dinamika perubahan sosial ekonomi masyarakat yang menempati lokasi kawasan yang akan dijadikan objek wisata.

Rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah Kabupaten Mimika bukan merupakan keinginan yang idealistik tetapi berdasarkan pada kemampuan potensi, kendala dan permasalahan keinginan para pelaku pembangunan dan aspirasi masyarakat yang telah berkembang.

"Pengembangan kawasan wisata dan konteks pengembangan wilayah memiliki kompleksitas dalam pengelolaan terutama dalam mengarahkan pola pemanfaatan ruangnya,"tutur Jenni.

Kondisi tersebut, menurut Jenni, disebabkan oleh berbagai faktor baik internal maupun eksternal antara lain pengaruh ekonomi global, daya tarik objek serta adanya konflik kepentingan dalam pemanfaatan ruang baik kawasan wisata alam, bahari, pantai, lautan, termasuk pemanfaatan pulau-pulau kecil dan kawasan wisata sejarah yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan wisata.

"Sedangkan faktor penyebab eksternal yang paling menonjol adalah eksploitasi kawasan wisata yang melampaui daya dukung lingkungan dan kerusakan habitat pantai dan sungai, kawasan hutan, kawasan wisata agro dan kawasan wisata lainnya sehingga memerlukan upaya konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup," ungkapnya.

Untuk mengantisipasi kemungkinan yang terjadi dalam rangka penanganan dan pengembangan pariwisata Kabupaten Mimika maka dibutuhkan konsep penanganan bersama dan terintegrasi dalam mempersiapkan berbagai kegiatan pembangunan sebagai akibat perkembangan segmentasi objek.

Jenni mengatakan dinamika perkembangan wilayah Mimika ternyata menghadirkan berbagai permasalahan baik fisik sosial dan ekonomi termasuk dalam pengelolaan dan pemanfaatan potensi kawasan wisata secara terpadu.

Dijelaskan, tujuan rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah Kabupaten Mimika yakni, untuk mengembangkan potensi kawasan wisata berdasarkan segmentasinya dalam rangka mendukung kontribusi penerimaan PAD pada sektor pariwisata, mengoptimalkan sistem pemasaran kawasan wisata untuk dinikmati oleh arus kunjungan wisata baik lokal maupun mancanegara.

"Saya harap pada kegiatan pembahasan ranperda ini bisa memberikan masukan-masukan yang bermanfaat bagi pembangunan di Mimika sehingga kegiatan rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah yang akan dilaksanakan bisa dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat Kabupaten Mimika,"ungkapnya.

Kepala Bappeda, Yohana Paliling mengatakan, Bappeda dalam tahun ini dan tahun depan konsen untuk menyusun profil Kabupaten Mimika dan profil pembangunan dari semua sisi baik bidang kesehatan, pendidikan, pariwisata, sosial, budaya yang dibuat dengan lebih gampang untuk diadopsi.

"Ini harus bekerjasama dengan beberapa pihak. Karena kami lihat kelemahan kita juga karena data kita tidak valid, ada beberapa data kita yang sama di beberapa tempat berbeda. Inilah yang kami pelan-pelan benahi karena apapun itu data itu adalah sumber dari rencana-rencana pembangunan kita kedepan bahkan dari pihak luar yang ingin lihat Mimika itu dari berbagai sisi," kata Yohana.

Yohana mengatakan, untuk 2021 sambil menyiapkan sarana prasarana dan kepariwisataan Kabupaten Mimika perlu disiapkan informasi yang valid.

"Saya pikir kita orang Mimika juga mau ke Kiyura cari jalan sendiri, mau ke mangrove cari jalan sendiri dan lainnya itu karena kita tidak punya petunjuk yang jelas. Kami percaya bahwa kalau niat kita baik untuk masyarakat Mimika pasti Tuhan akan buka jalan,"ungkapnya. (Shanty)