Provinsi Papua Tengah Bakal Genjot Percepatan Pembangunan
Pj Gubernur Papua Tengah, Ribka Haluk
MIMIKA, BM
Sebagai daerah otonomi baru (DOB), Provinsi Papua Tengah bakal menggenjot percepatan pembangunan di berbagai sektor. Mulai dari penyiapan infrastruktur hingga pengembangan perekonomian masyarakat.
Hal itu disampaikan Pj Gubernur Papua Tengah, Ribka Haluk, setelah mengikuti pertemuan bersama Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia, Ma'aruf Amin dan kedelapan bupati di Rimba Papua Hotel, Timika, Rabu (30/11/2022).
"Pak Wapres, pertama tadi memang beliau menyampaikan beberapa hal yang perlu dilakukan percepatan penyiapan infrastruktur seperti kantor gubernur dan juga ada beberapa program yang memang sangat membutuhkan percepatan pembangunan," ujar Ribka.
Menurutnya, program percepatan pembangunan tersebut masih berkaitan dengan pengembangan perekonomian masyarakat, dalam hal ini yaitu usaha mikro kecil menengah (UMKM).
"Di bidang perekonomian pun kita harus terus memberikan semangat dan memberikan perhatian khusus, baik dari kami pemerintah maupun lebih ditekankan juga ke pihak PT Freeport guna memberikan perhatian khusus untuk masyarakat yang melakukan kegiatan kegiatan perekonomian," jelasnya.
Mantan Staf Ahli Kemendagri itu mengatakan, pada pertemuan singkat tersebut, para pimpinan kabupaten juga telah menyampaikan akumulasi program kerja yang telah direalisasikan untuk mendukung percepatan pembangunan.
"Kami coba menyampaikan progres yang sudah dilakukan oleh beberapa kabupaten. Kemudian juga lewat waktu 100 hari kerja, akan kami kerjakan dengan lebih memprioritaskan pada beberapa aspek, diantaranya pendidikan, kesehatan, kemudian infrastruktur. Sekali lagi lebih khusus pada pemberdayaan ekonomi kerakyatan," tuturnya.
"Itu yang sangat diberikan atensi oleh Wapres, khusus untuk memberikan perhatian supaya tingkat kesejahteraan itu benar-benar dirasakan oleh masyarakat kita di tanah Papua. Termasuk juga para bupati menyampaikan perlu ada pembangunan rumah sehat untuk masyarakat supaya lebih mengangkat kesejahteraan masyarakat di delapan kabupaten," pungkasnya. (Endy Langobelen)
