Tarif Ojek Hanya Boleh Ditentukan oleh Pemerintah Melalui Perbup

Wakil Bupati Mimika, Johannes Rettob

MIMIKA, BM

Wacana tukang ojek di Mimika untuk menaikan tarif bukan hanya mendapat kontra dari kalangan masyarakat saja, tetapi juga Pemerintah Daerah (Pemda) Mimika.

Wakil Bupati Mimika, Johannes Rettob angkat bicara terkait informasi kenaikan tarif ojek yang mana seharusnya tarif semua kendaraan diatur oleh pemerintah melalui Peraturan Bupati (Perbup).

"Jadi bukan organisasi atau forum yang mereka bentuk untuk naikkan tarifnya. Tapi dari kami pemerintah," tutur Wakil Bupati Mimika, John Rettob saat ditemui, Selasa (18/1).

Wabup John mengatakan bahwa ojek memang tidak tergolong dalam kendaraan umum dan tidak diatur dalam undang-undang, namun ojek telah menjadi transportasi primadona masyarakat.

Namun, kata John, penentuan tarifnya pun tetap harus melalui pemerintah. Bukan dari organisasi ojek yang menentukan.

"Mereka (organisasi ojek) boleh mengusulkan kepada pemerintah tapi yang mengeluarkan Peraturan Bupati (Perbup) untuk tarif ojek itu pemerintah,"kata Wabup John.

Orang nomor dua di Mimika ini mengatakan penentuan tarif yang kini beredar di masyarakat ternyata bukan dikeluarkan oleh forum ojek yang ada tetapi hanya oknum-oknum atau sepihak. Bahkan beredarnya draf tersebut tanpa sepengetahuan mereka.

"Kita juga belum tahu forum ini benar atau tidak. Saya sudah cek ke mereka ternyata mereka juga tidak tahu,” katanya.

Ia menilai tarif baru yang beredar tersebut sangat tinggi. Namun ia berpesan kepada masyarakat untuk tidak menanggapinya.

"Jadi tidak usah tanggapi, saya himbau kepada masyarakat agar tidak terpengaruh dengan hal itu, itu pasti individu dan itu bukan resmi. Kalau misalnya mereka mau kasih harga begitu maka jangan naik ojek,” pesannya.

Dengan adanya kabar ini, ia berharap agar Dinas Perhubungan bisa kembali mengaktifkan angkutan kota yang kini sudah mulai redup. Pengaktifan kembali angkutan kota agar tukang ojek tidak seenaknya mempermainkan tarif.

"Alternatif lainnya maka Dinas Perhubungan harus aktifkan angkutan umum. Dishub harus bekerja cepat, karena ini satu-satunya kabupaten yang tidak punya kendaraan umum yang baik di Mimika,” ungkapnya. (Shanty)

BERITA EKONOMI & PEMBANGUNAN

Top